Capaian Reformasi

Home/Capaian Reformasi
Capaian Reformasi 2019-02-18T10:43:57+00:00

Perbaikan Peringkat Indonesia

Selama periode DB 2009-2019 Indonesia secara konsisten telah melakukan perbaikan kemudahan berusaha yang berhasil mendekatkan posisi Indonesia dengan negara berkinerja terbaik dalam hal kemudahan berusaha (DTF). Dengan demikian, total penambahan skor DTF untuk periode DB 2009-2019 bagi Indonesia adalah 14.29. Penambahan skor ini melampaui rerata peningkatan skor DTF beberapa negara di Asia Tenggara (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam) sebesar 10.78 sebagaimana tercatat dalam Laporan Doing Business 2009-2019.

Menurut World Bank Group dalam Laporan Doing Business 2019, Indonesia mengalami kenaikan skor Distance to Frontier (DTF) sebesar 1.42 menjadi 67.96 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Catatan: Terdapat penyesuaian skor DTF Indonesia dalam DB 2018 akibat koreksi data, sehingga skor DTF Indonesia untuk DB 2018 direvisi dari 66.47 menjadi 66.54. Sekalipun demikian, posisi Indonesia pada laporan Doing Business 2019 mengalami penurunan 1 peringkat dari 72 menjadi 73.

Berdasarkan Laporan DB 2019 Dari 190 negara yang disurvei untuk Laporan Doing Business 2019, 35 negara mengalami kenaikan skor DTF yang melampaui kenaikan skor DTF Indonesia karena tercatat menyelenggarakan reformasi yang lebih signifikan dibandingkan dengan Indonesia.

Fokus Pemerintah Indonesia ke depan adalah untuk menyelenggarakan program reformasi yang lebih fundamental dilihat dari aspek regulasi, proses bisnis dan sistem layanan untuk diselenggarakan dalam kurun waktu yang singkat. Reformasi dilakukan tidak hanya mencakup penyederhanaan administratif dan prosedural semata, sehingga diharapkan reformasi dapat membawa perubahan yang lebih signifikan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha.

 

Reformasi per Tahun

Periode Survey Tahun 2019

Starting a Business

  • Paralelisasi proses pendaftaran dan penerbitan NPWP badan usaha dengan proses pengesahan badan hukum PT, yang terselenggara secara terintegrasi melalui AHU Online
  • Operasionalisasi Portal Online Single Submission (OSS) sebagai portal tunggal untuk memproses pendaftaran dan perizinan untuk memulai usaha

Dealing with Construction Permits

  • Penghapusan retribusi penggantian biaya cetak peta dalam penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota di Kota Surabaya

Trading Across Borders

  • Implementasi advance manifest
  • Penghapusan penyampaian hardcopy SPPB untuk TPS yang menerapkan autogate (*)
  • Perluasan optimalisasi sistem autogate di Pelabuhan Tanjung Perak (*)

Keterangan :
Reformasi yang telah terselenggara dan diharapkan tercatat dalam Laporan Doing Business 2020
(*) Reformasi dalam tahap perencanaan

Periode Survey Tahun 2018

Starting a Business

  •  Penurunan tarif jasa notaris untuk pembuatan akta pendirian PT dengan modal IDR 25 juta sampai dengan IDR 500 juta  menjadi IDR 2 juta untuk setiap akta pendirian PT
.
  • Pembayaran online via mobile aplikasi YAP! Untuk pembayaran PNBP pemesanan nama dan pengesahan badan hukum PT
  • Pendaftaran tunggal kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan secara online
  • Pelaporan data ketenagakerjaan perusahaan secara online
  • Permohonan, pendaftaran dan penerbitan SIUP dan TDP secara online pada DPMPTSP DKI Jakarta via aplikasi dan website Jak Evo, serta portal SSW pada DPM PTSP Kota Surabaya   (*)
  • Penghapusan persyaratan Surat Keterangan Domisili Perusahaan untuk pendaftaran NPWP badan baru   (*)

Dealing with Construction Permits

  • Penggabungan prosedur perolehan SKRK,UKL-UPL dan IMB di Kota Surabaya   (*)
  • Pencabutan HO /izin gangguan di Kota Surabaya   (*)
  • Peniadaan persyaratan legalisasi sertifikat tanah di DKI Jakarta   (*)
  • Peniadaan inspeksi lapangan untuk pematokan tanah di DKI Jakarta   (*)
  • Penggunaan paket perizinan KRK, SPPLH, GPA, dan IMB DKI Jakarta   (*)
  • Layanan SLF 3 hari di DKI Jakarta dan Layanan SLF 21 hari di Kota Surabaya   (*)
  • Layanan permohonan Tanda Daftar Gudang online di DKI Jakarta   (*)

Getting Electricity


  • Penurunan angka SAIDI SAIFI di DKI Jakarta
  • Penerapan Layanan satu pintu PLN  (*)

Registering Property


  • Publikasi statistik jumlah sengketa pertanahan di website MA dan BPN
  • Publikasi statistik jumlah transaksi jual beli tanah di website BPN
  • Penyederhanaan waktu penyelesaian sengketa pertanahan menjadi kurang dari satu tahun
  • Penyederhanaan waktu pengecekan sertifikat tanah menjadi satu hari   (*)
  • Pembuatan mekanisme pengaduan permasalahan pendaftaran dan pemetaan tanah   (*)

 Getting Credit


  • Penambahan 1 skor untuk distribusi data perusahaan utilitas dan retailer (kedalaman informasi kredit)

Trading Across Borders

  • Operasionalisasi akses tol menuju dan dari Pelabuhan Tanjung Priok
  • Pemberlakuan DO Online untuk proses Impor di Jakarta dan Surabaya   (*)

Enforcing Contracts


  • Penyederhanaan waktu untuk Filing and service dan Trial and judgment di DKI Jakarta dan Surabaya.   (*)
  • Perolehan skor untuk DKI Jakarta dan Surabaya pada Quality of Judicial Processes Index, sub component Court Automation untuk pertanyaan “Can the initial complaint be filed electronically through a dedicated platform within the competent court?”   (*)

Keterangan :
Reformasi Telah Terselenggara dan Tercatat Pada Laporan Doing Business
(*) Reformasi Telah Terselenggara Namun Belum Tercatat Pada Laporan Doing Business

Periode Survey Tahun 2017

Starting a Business

  • Penurunan total biaya untuk memulai usaha dengan penurunan tarif PNBP untuk pemesanan nama dan pengesahan badan hukum PT menjadi masing-masing IDR 100.000 dan IDR 500.000, serta penurunan tarif jasa notaris untuk pembuatan akta pendirian PT dengan modal IDR 25 juta sampai dengan IDR 1 Milyar menjadi IDR 4 juta untuk setiap akta pendirian PT

Dealing with Construction Permits

  • Penggabungan prosedur perolehan KRK, IMB dan SPPL di DKI Jakarta   (*)
  • Penggabungan prosedur perolehan SKRK,IMB dan TDG melalui portal Surabaya Single Window   (*)
  • Pemberlakuan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dibuat tanpa membutuhkan jasa konsultan di Surabaya  (*)
  • Pembuatan desain prototipe untuk pembangunan gudang 2 lantai   (*)
  • Penggabungan prosedur perolehan SLF dan TDG  (*)

Getting Electricity

  • Penurunan biaya penyambungan listrik dan biaya perolehan sertifikat laik operasi (SLO) serta penyederhanaan proses penyambungan listrik di DKI Jakarta.

Registering Property

  • Penurunan biaya pajak penghasilan di DKI Jakarta dan Surabaya.

Getting Credit

  • Meningkatkan akses terhadap informasi kredit dengan beroperasinya Biro Kredit Swasta

Trading Across Borders

  • Operasionalisasi sistem elektronik single billing untuk pajak, bea dan cukai serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di seluruh kantor Bea Cukai Indonesia.
  • Pemberlakuan manajemen risiko Bea Cukai untuk pemeriksaan fisik kepada importir/eksportir dengan rekam jejak yang baik  (*)
  • Pemberlakuan sistem elektronik iCargo dan E-Service Port untuk mendukung pergerakan barang keluar dan masuk wilayah pelabuhan  (*)

Protecting Minority Investors

Memperkuat perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dengan meningkatkan hak serta peran pemegang saham minoritas dalam pengambilan keputusan perusahaan dan meningkatkan transparansi perusahaan dengan menerbitkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

  • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
  • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka

Enforcing Contract

  • Penurunan jumlah waktu sidang hingga putusan sebanyak 70 hari dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
  • Penurunan jumlah biaya eksekusi sebanyak 14% dari total nilai gugatan

Resolving Insolvency

  • Penurunan jumlah waktu dan peningkatan recovery rate untuk proses penyelesaian kepailitan di Indonesia.

Keterangan :
Reformasi Telah Terselenggara dan Tercatat Pada Laporan Doing Business
(*) Reformasi Telah Terselenggara Namun Belum Tercatat Pada Laporan Doing Business

Periode Survey Tahun 2016

Starting a Business

  • Meniadakan ketentuan besaran modal dasar Perseroan Terbatas (PT) melalui Penerbitan PP No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, dimana besaran modal dasar PT ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT
  • Implementasi pemesanan nama PT secara online melalui AHU online
  • Integrasi permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
  • Integrasi permohonan SIUP dan TDP pada DPM PTSP Kota Surabaya melalui portal Surabaya Single Window (*)
  • Penghapusan persyaratan Surat Keterangan Domisili Perusahaan untuk pendaftaran SIUP dan TDP di DKI Jakarta  (*)
  • Pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk badan secara online   (*)

Dealing with Construction Permits

  • Penggabungan prosedur perolehan KRK dan IMB selama 14 hari di DKI Jakarta (*)
  • Penggabungan prosedur perolehan SKRK, IMB dan SLF melalui Surabaya Single Window di Surabaya (*)
  • Penggantian persyaratan dokumen UKL/UPL menjadi SPPL di DKI Jakarta dan Surabaya (*)
  • Pemberlakuan surat pernyataan dari pemilik bangunan bahwa bangunan dibangun sesuai IMB di DKI Jakarta dan Surabaya (*)

 Getting Electricity

  • Mempercepat proses untuk penyambungan listrik baru dengan mengurangi waktu bagi kontraktor untuk melakukan pekerjaan eksternal berkat peningkatan stok bahan listrik yang dipasok oleh PT PLN.
  • Penyederhanaan proses permohonan penyambungan listrik baru di Kota Surabaya.

Registering Property

  • Mempermudah proses pendaftaran properti dengan mendigitalisasi peta dan penggunaan aplikasi GIS.

Getting Credit

  • Memperkuat akses terhadap kredit dengan mengefektifkan portal Fidusia AHU online yang mengakomodasi pendaftaran, perubahan dan pembatalan jaminan fidusia untuk notaris dan publik

Paying Taxes

  • Memberlakukan sistem online untuk pelaporan iuran BPJS Kesehatan yang mengakomodir penginputan, penghitungan iuran, serta perubahan data ketenagakerjaan perusahaan

Trading Across Borders

  • Meningkatkan pelayanan dari bea dan cukai serta meningkatkan pelayanan Indonesia National Single Window (INSW) dalam pengajuan dokumen untuk proses ekspor dan impor di Jakarta dan Surabaya.

Enforcing Contract

  • Memberlakukan peraturan mengenai ‘Mekanisme Gugatan Sederhana” sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang mengatur penyelesaian kasus perdata dengan nilai gugatan dibawah Rp. 200.000,00 akan diselesaikan dengan menggunakan mekanisme gugatan sederhana.
  • Menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (*)

Resolving Insolvency

  • Menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus yang berkontribusi pada pengurangan imbalan jasa bagi kurator dan pengurus
  • Menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan

Keterangan :
Reformasi Telah Terselenggara dan Tercatat Pada Laporan Doing Business
(*) Reformasi Telah Terselenggara Namun Belum Tercatat Pada Laporan Doing Business

Periode Survey Tahun 2015

Starting a Business

  • Penurunan waktu Pendaftaran Ketenagakerjaan di DKI Jakarta dengan berlakunya Sistem Informasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (SINLAPNAKER)

Getting Credit

  • Meningkatkan akses data kredit dengan memungkinkan pencarian informasi agunan dengan nama debitur

Paying Taxes

  • Memberlakukan sistem online untuk pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan
  • Penurunan besaran tarif iuran sosial ketenagakerjaan bagi pekerja

Keterangan :
Reformasi Telah Terselenggara dan Tercatat Pada Laporan Doing Business