Undang-Undang

PeraturanTentang
UU Nomor 11 Tahun 1965Penetapan PP Pengganti UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perubahan UU No. 2 PRP Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 31) menjadi UU
UU Nomor 1 Tahun 1974Perkawinan
UU Nomor 8 Tahun 1981Hukum Acara Pidana
UU Nomor 3 Tahun 1982Wajib Daftar Perusahaan
UU Nomor 8 Tahun 1995Pasar Modal
UU Nomor 4 Tahun 1996Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
UU Nomor 4 Tahun 1998Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU NO. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Tentang Kepailitan Menjadi UU
UU Nomor 30 Tahun 1999Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
UU Nomor 42 Tahun 1999Jaminan Fidusia
UU Nomor 28 Tahun 2002Bangunan Gedung
UU Nomor 13 Tahun 2003Ketenagakerjaan
UU Nomor 18 Tahun 2003Advokat
UU Nomor 37 Tahun 2004Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
UU Nomor 40 Tahun 2004Sistem Jaminan Sosial Nasional
UU Nomor 3 Tahun 2006Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
UU Nomor 17 Tahun 2006Kepabeanan
UU Nomor 26 Tahun 2007Penataan Ruang
UU Nomor 28 Tahun 2007Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
UU Nomor 40 Tahun 2007Perseroan Terbatas
UU Nomor 14 Tahun 2008Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 20 Tahun 2008Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UU Nomor 3 Tahun 2009Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
UU Nomor 25 Tahun 2009Pelayanan Publik
UU Nomor 28 Tahun 2009Pajak dan Retribusi Daerah
UU Nomor 30 Tahun 2009Ketenagalistrikan
UU Nomor 32 Tahun 2009Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU Nomor 50 Tahun 2009Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
UU Nomor 48 Tahun 2009Kekuasaan Kehakiman
UU Nomor 24 Tahun 2011Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
UU Nomor 2 Tahun 2014Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
UU Nomor 28 Tahun 2014Hak Cipta

Peraturan Pemerintah

PeraturanTentang
PP Nomor 24 Tahun 1997Pendaftaran Tanah
PP Nomor 48 Tahun 1997Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan PBB
PP Nomor 37 Tahun 1998Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
PP Nomor 3 Tahun 2005Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
PP Nomor 10 Tahun 2005Penghitungan Hak Suara Kreditor
PP Nomor 36 Tahun 2005Bangunan Gedung
PP Nomor 71 Tahun 2008Perubahan Ketiga Atas PP No. 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
PP Nomor 29 Tahun 2009Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang
PP Nomor 74 Tahun 2011Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
PP Nomor 27 Tahun 2012Izin Lingkungan
PP Nomor 83 Tahun 2013Modal Awal Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
PP Nomor 86 Tahun 2013Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
PP Nomor 47 Tahun 2014Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan
PP Nomor 48 Tahun 2014Perubahan atas PP No. 47 Tahun 2004 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama
PP Nomor 21 Tahun 2015Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
PP Nomor 128 Tahun 2015Jenis dan Tarif Negeri Penghasilan Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN
PP Nomor 34 Tahun 2016Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya
PP Nomor 45 Tahun 2016Perubahan Kedua atas PP Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KemenkumHAM

Peraturan Presiden / Keputusan Presiden

PeraturanTentang
Keppres Nomor 139 Tahun 2000Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia
Keppres Nomor 34 Tahun 2003Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan
Perpres Nomor 12 Tahun 2013Jaminan Kesehatan
Perpres Nomor 111 Tahun 2013Perubahan atas Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
Perpres Nomor 97 Tahun 2014Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Perpres Nomor 98 Tahun 2014Perizinan untuk UMK

Peraturan Menteri / Keputusan Menteri

PeraturanTanggalKategoriTentang
Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997Maret 8, 199731Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Permendagri Nomor 24 Tahun 2006Maret 8, 200633Pedoman Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PermenPU Nomor 24 Tahun 2007Maret 6, 200730Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan
PermenPU Nomor 25 Tahun 2007Maret 6, 200730Pedoman Sertifikat Layak Fungsi (SLF) Bangunan Gedung
Permendag Nomor 36 Tahun 2007Maret 8, 200729Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
Permendag Nomor 37 Tahun 2007Maret 8, 200729Penyelenggaran Pendaftaran Perusahaan
PermenPU Nomor 10 Tahun 2008Maret 6, 200830Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi UKL dan UPL
Permendagri Nomor 20 Tahun 2008Maret 8, 200833Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah
Permendag Nomor 46 Tahun 2009Maret 8, 200929Perubahan Atas Permen Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
PermenLH Nomor 13 Tahun 2010Maret 6, 201035Pedoman UKL, UPL, dan SPPL
PerkaBPN Nomor 01 Tahun 2010Maret 9, 201031Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan
PermenLH Nomor 5 Tahun 2012Maret 6, 201235Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL
Permendag Nomor 37 Tahun 2013Maret 8, 201329Penetapan Harga Penjualan Kedelai di Tingkat Pengrajin Tahu atau Tempe dalam Rangka Program Stabilisasi Harga Kedelai
Permendag Nomor 77 Tahun 2013Maret 8, 201329Penerbitan SIUP dan TDP Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan
PMK Nomor 197 Tahun 2013Maret 8, 201328Perubahan atas Permenkeu No. 68/TMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2013Maret 8, 201331Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPN RI
Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013Maret 9, 201332Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik
Permenkumham Nomor 10 Tahun 2013Maret 9, 201332Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik
Permendag Nomor 46 Tahun 2014Januari 1, 201429Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan
Pemendag Nomor 90 Tahun 2014Januari 2, 201429Penataan dan Pembinaan Gudang
Permendagri Nomor 83 Tahun 2014Maret 8, 201433Pedoman Pendirian Ijin UMK
Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014Maret 8, 201432Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
Permen ESDM Nomor 33 Tahun 2014Maret 8, 201434Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan (persero) PT PLN
PMK Nomor 32 Tahun 2014Maret 8, 201428Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
PMK Nomor 145 Tahun 2014Maret 8, 201428Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor
PMK Nomor 175 Tahun 2014Maret 8, 201428Penggunaan Dokumen Pelengkap Pabean Bea dalam bentuk Data elektronik
PMK Nomor 242 Tahun 2014Maret 8, 201428Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak
PMK Nomor 88 Tahun 2015Januari 1, 201528Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Perusahan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan
PMK Nomor 122 Tahun 2015Januari 2, 201528Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
PMK Nomor 152 Tahun 2015Januari 3, 201528Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
PMK Nomor 182 Tahun 2015Januari 4, 201528Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
PMK Nomor 228 Tahun 2015Januari 5, 201528Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai
Permendag Nomor 4 Tahun 2015Januari 8, 201529Ketentuan Penggunaan Letter of Credit untuk Ekspor Barang Tertentu
Permendag Nomor 48 Tahun 2015Februari 8, 201529Ketentuan Umum di Bidang Import
Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2015Maret 8, 201531Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria dan Tata Ruang dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal
Permendag Nomor 70 Tahun 2015Maret 8, 201529Angka Pengenal Importir
Permendag Nomor 87 Tahun 2015April 8, 201529Ketentuan Impor Produk Tertentu
Permendag Nomor 90 Tahun 2015Mei 9, 201529Penataan dan Pembinaan Gudang
Permendag Nomor 116 Tahun 2015Juni 8, 201529Perubahan atas Permen Perdagangan No. 37/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Perusahaan
Permendag Nomor 14 Tahun 2016Maret 1, 201629Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan
Permendag Nomor 16 Tahun 2016Maret 2, 201629Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang
Permen ATR/BPN Nomor 8 Tahun 2016Maret 21, 201631Pelayanan Peralihan Hak Guna Bangunan Tertentu di Wilayah Tertentu
PMK Nomor 84 Tahun 2006Maret 21, 201628Perusahaan Pembiayaan
Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2016April 8, 201634Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan (persero) PT PLN
Permenkumham Nomor 11 Tahun 2016April 8, 201632Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus
PermenPUPR 5 2016April 8, 201630Izin Mendirikan Bangunan Gedung
SE Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2016April 20, 201630Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Untuk Bangunan Gudang Usaha Menengah Kecil dan Mikro Seluas 1.300 m2 dengan Menggunakan Desain Prototipe.
Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016Mei 11, 201632Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
Permendagri Nomor 22 Tahun 2016Mei 23, 201633Perubahan atas Permendagri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah
SE Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2017Maret 10, 201729Kemudahan Berusaha bagi Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan
SE Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2017Maret 10, 201729Kemudahan Berusaha (EODB) di Indonesia
Permendag Nomor 8 Tahun 2017Maret 10, 201729Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 37/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
PMK Nomor 40 Tahun 2016Maret 14, 201728Pembayaran Dan/Atau Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Kepabeanan dan Cukai Secara Elektronik
PMK Nomor 86 Tahun 2016Maret 14, 201728Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2008 tentang Pemungutan Bea Keluar
PMK Nomor 224 Tahun 2015Maret 22, 201728Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan
PMK Nomor 225 Tahun 2015Maret 22, 201728Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2007 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor
Permendag Nomor 7 Tahun 2017Maret 28, 201729Penerbitan SIUP
PERMEN ESDM No. 27 2017April 13, 201716Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Peraturan Daerah

PeraturanTanggalKategoriTentang
Perda Surabaya Nomor 7 Tahun 2009Maret 6, 200937Bangunan
Perda DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010Maret 6, 201036Bangunan Gedung
Perkot Surabaya Nomor 1 Tahun 2010Maret 8, 201037Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian
Perda Surabaya Nomor 12 Tahun 2012Maret 6, 201237Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012Maret 8, 201236Retribusi Daerah
Perda Surabaya Nomor 9 Tahun 2013Maret 6, 201337Perubahan Peraturan Daerah Kota Surabaya  No. 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Perda DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013Maret 6, 201336Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Gubernur / Keputusan Gubernur

PeraturanTentang
Pergub DKI Jakarta Nomor 139 Tahun 2007Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Tata Kota
Pergub DKI Jakarta Nomor 129 Tahun 2012Tata Cara Pemberian Pelayanan di Bidang Perizinan Bangunan
Pergub DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pergub DKI Jakarta Nomor 205 Tahun 2015Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik
Pergub DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2016Penyederhanaan Persyaratan Perizinan dan Non Perizinan
Pergub DKI Jakarta Nomor 200 tahun 2016Optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial pekerja melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Walikota

PeraturanTentang
Perwali Surabaya Nomor 35 Tahun 2010Pelayanan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian
Perwali Surabaya Nomor 53 Tahun 2011Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan
Perwali Surabaya Nomor 28 Tahun2013Tata Cara Layanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik di Kota Surabaya

Lain-Lain

PeraturanTanggalKategoriTentang
KepKaBapepam Nomor 29 Tahun 2004Maret 9, 200447Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
PDJBC Nomor 7 Tahun 2007Maret 8, 200752Pemeriksaan Fisik Barang Impor
PBI Nomor 9 Tahun 2007Maret 9, 200747Sistem Informasi Debitur
PDJP Nomor 35 Tahun 2008Maret 8, 200847Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
PDJBC Nomor 42 Tahun 2008Maret 8, 200852Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai
SEMA Nomor 4 Tahun 2008Maret 9, 200843Pemungutan Biaya Perkara
KepKaBapepam Nomor 412 Tahun 2009Maret 9, 200947Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
PDBJC Nomor 27 Tahun 2010Maret 8, 201047Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor
KMA Nomor 144 Tahun 2011Maret 9, 201143Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
SEMA Nomor 4 Tahun 2012Maret 9, 201243Perekaman Proses Persidangan
PDJP Nomor 38 Tahun 2013Maret 8, 201347Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak
Kepdir PLN Nomor 424 Tahun 2013Maret 8, 201346Uang Jaminan Langganan
PBI Nomor 15 Tahun 2013Maret 9, 201347Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan
KEPDIR PDAM SBY Nomor 349 Tahun 2013April 28, 201347Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pasang Baru Untuk Sambungan Rumah pada PDAM Surya Sembada Kota Surabaya
Perka BPJS Nomor 1 Tahun 2014Maret 8, 201447Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
PDJP Nomor 26 Tahun 2014Maret 8, 201447Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik
KepDJP Nomor 136 Tahun 2014Maret 8, 201447Penetapan Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
KMA Nomor 214 Tahun 2014Maret 9, 201443Jangka Waktu Penananganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
SEMA Nomor 1 Tahun 2014Maret 9, 201443Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa demi peningkatan efisiensi waktu dalam menghadapi proses peradilan akan dilakukan sistem membaca secara bersama (hakim yang ditunjuk dikirimkan dokumen elektronik terkait perkara yang disidang)
SEMA Nomor 2 Tahun 2014Maret 9, 201443Penyelesaian Perkara di Pengadilan tg. Pertama dan tgkt Banding pada 4 Lingkungan Peradilan
POJK Nomor 32 Tahun 2014Maret 9, 201444Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
POJK Nomor 33 Tahun 2014Maret 9, 201444Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik
POJK Nomor 38 Tahun 2014Maret 9, 201444Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Eefek Terlebih Dahulu
KUHPerJanuari 15, 201547Kitab Undang-undang Hukum Perdata
PDJP Nomor 32 Tahun 2015Maret 8, 201547Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi
PERMA Nomor 2 Tahun 2015Maret 9, 201543Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
HIRMaret 9, 201547Reglemen Indonesia Yang Diperbarui
KUHPMaret 9, 201547Kitab UU Hukum Pidana (KUHP)
POJK Nomor 21 Tahun 2015Maret 9, 201544Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
SEOJK Nomor 32 Tahun 2015Maret 9, 201544Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 41 Tahun 2015 Desember 30, 201551Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online
RBgJanuari 9, 201647Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura
SE DIR PLN Nomor 0001 Tahun 2016Maret 8, 201646Prosedur Percepatan Penyambungan Baru dan Perubahan Daya Bagi Pelanggan Tegangan Rendah dengan Daya 100 s.d 200 kVA
PERMA Nomor 1 Tahun 2016Maret 9, 201643Prosedur Mediasi di Pengadilan
Kep KBPTSP DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2016Maret 18, 201647Pencapaian Target Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di BPTSP Provinsi DKI Jakarta
Perka BPJSKesehatan No 1 Tahun 2016April 7, 201645Percepatan Pendaftaran, Penagihan, Pembayaran dan Pelaporan Secara Online
Perdirjenpajak 3 2015April 8, 201647Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik
SE MA Nomor 2 Tahun 2016April 28, 201643Tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan
SEDJHUBLA Nomor 2 Tahun 2016Desember 14, 201647Acuan Standar Pelayanan (SLS) Menggunakan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan
KEPDIR Pelabuhan Tj Priok Nomor 568 Tahun 2016Desember 14, 201647Pedoman Penerapan Single Billing / E-Service di Lingkungan PT. Pelabuhan Tanjung Priok
PERKA BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016Maret 10, 201745Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan bagi Pemberi Kerja dan Penerima Upah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan
PDJBC Nomor 12 Tahun 2016 Maret 14, 201752Pemeriksaan Fisik Barang Impor
PDJBC Nomor 16 Tahun 2016Maret 14, 201752Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai
PDJBC Nomor 29 Tahun 2016Maret 14, 201752Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 32 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor
PDJBC Nomor 33 Tahun 2016 Maret 14, 201752Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Kepabeanan dan Cukai Secara Elektronik
GE PERDIR PLN 0011 2017Maret 21, 201716Pedoman Palayanan Penyambungan Konsumen Bisnis dan Industri Daya 100-200 kVA
PERMA Nomor 7 Tahun 2016Maret 22, 201743Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
PERMA Nomor 14 Tahun 2016Maret 22, 201743Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah
PERMA Nomor 8 Tahun 2016Maret 23, 201743Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
KMA Nomor 43 Tahun 2017Maret 23, 201743Pembentukan Kelompok Kerja dalam Rangka Koordinasi Peningkatan Kemudahan Berusaha
SDIR Perluasan Kepesertaan dan HAL BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/2578/022017Maret 24, 201745Pilot Project Pendaftaran Bersama antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan terkait Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia
POJK Nomor 11 Tahun 2017Maret 26, 201744Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
POJK Nomor 10 Tahun 2017Maret 27, 201744Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
KEPDIS PMPTSP Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2017Maret 28, 201747Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Rangka Pencapaian Target Kemudahan Berusaha / Ease of Doing Business (EoDB) di Provinsi Jakarta tahun 2018
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 1 Tahun 2017 Maret 29, 201751Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik