Ease of doing business melihat beberapa dimensi penting yang terjadi di dunia bisnis. Survey ini menyediakan analisis kuantitatif dari peraturan yang ada di suatu negara.

Proyek ini menggunakan dua jenis data. Data pertama menyediakan kompleksitas dan biaya dalam proses pembuatan peraturan. Data yang kedua berasal dari peraturan dan regulasi dalam setiap perekonomian. Untuk mendapatkan data yang akurat, ease of doing business menggunakan data dari respondent ahli. Tujuan dari ease of doing business sendiri adalah untuk mengukur kesederhanaan, efisiensi dan aksesibilitas dari peraturan.

Peringkat EODB setiap negara dihitung dari 10 indikator kemudahan berusaha di kota terbesar atau dua kota terbesar dengan asumsi, kriteria, metodologi, dan definisi tertentu. Setiap indikator memiliki penilaian di variabel jumlah prosedur, waktu, dan biaya. Selain itu, terdapat juga beberapa indikator yang dihitung berdasarkan poin yang diperoleh dari daftar pertanyaan.

Untuk melakukan perhitungan peringkat EODB klik di sini
Untuk melihat indikator EODB klik di sini
Untuk melihat asumsi, kriteria, metodologi, dan definisi tiap indikator klik di sini

Semakin tinggi ranking ease of doing business berarti pemerintah telah menciptakan iklim peraturan yang kondusif untuk menyelenggarakan bisnis seperti yang diukur dari indikator of ease of doing business. Peningkatan di dalam indikator ease of doing business biasanya digunakan untuk proksi perubahan dari peraturan dan regulasi yang akan berdampak terhadap proses administrative, biaya dan waktu berdasarkan peraturan yang berlaku.

Rata-rata, ranking dari ease of doing business yang tinggi berhubungan dengan sektor ekonomi dan sosial yang semakin membaik, tetapi hubungan ini tidak perlu linier. Contohnya, proses peradilan yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan akan tetapi tidak menjamin proses yang adil.

Menurut asumsi studi kasus, perusahaan yang beroperasi di super market atau toko kelontong di perekonomian terbesar dalam suatu negara. Perusahaan tersebut mempunyai 60 tenaga kerja dan dan tunduk pada perjanjian perundingan bersama di negara di mana perjanjian tersebut mencakup lebih dari setengah sektor ritel makanan dan berlaku meskipun untuk perusahaan bukan pihak mereka. Perusahaan mematuhi setiap hukum dan peraturan, tetapi tidak memberikan pekerja manfaat lebih dari yang diamanatkan oleh undang-undang, peraturan atau (jika ada) kesepakatan tawar-menawar kolektif. Di Indonesia, kriteria usaha seperti ini dikenal masuk ke dalam kategori Usaha Menengah dan Kecil.
  1. Melalui perbaikan regulasi di berbagai sector mulai dari memulai usaha, hingga perlindungan terhadap pemilik saham minoritas.
  2. Mempercepat standar waktu pelayanan dengan menyederhanakan prosedur atau melakukan inovasi lainnya.
  3. Melakukan sosialisasi lebih efektif terhadap regulasi yang dianggap dapat mendorong kemudahan berusaha di Indonesia
  4. Peningkatan pelayanan melalui sistem online