Trading Across Borders

Home/Indikator EODB/Trading Across Borders

EKSPOR

  1. Pelayanan Ekspor saat ini didasarkan pada PMK Nomor 145/PMK.04/2014 Tentang   Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/Pmk.04/2007 Tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor .
  2. Pelayanan Ekspor hanya didasarkan pada satu dokumen ekspor (PEB) yang dibuat dengan modul Eksportir/PPJK   (sudah disiapkan DJBC) dan disampaikan secara elektronik.
  3. Waktu pelayanan dokumen eksportasi umumnya membutuhkan waktu hanya 0,06 jam.
  4. Biaya untuk pelayanan dokumen ekspor tidak ada.

 

IMPOR

  1. Saat ini pelayanan impor didasarkan pada PMK Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.
  2. Pelayanan Impor hanya didasarkan pada satu dokumen impor (PIB) yang dibuat dalam modul Importir/PPJK (sudah disiapkan DJBC) dan disampaikan secara elektronik.
  3. Waktu pelayanan dokumen impor untuk 95 % importasi umumnya membutuhkan waktu hanya 0,12 jam.
  4. Biaya untuk pelayanan dokumen impor tidak ada.

Studi Kasus Ekspor
Dari perspektif eksportir, silahkan menilai waktu dan biaya untuk proses ekspor dan komponennya:

  1. Transportasi domestik;
  2. Pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan instansi pemerintah lainnya;
  3. Terminal Handling;
  4. Transportasi internasional;

 

Metodologi

  1. Jawaban Anda berdasarkan pada waktu, biaya dan persyaratan dokumen.
  2. Waktu diukur dalam jam, dan 1 hari= 24 jam (misalnya, 22 hari harus dicatat sebagai 22 X 24= 528 jam).
  3. Pelabuhan/perbatasan didefinisikan sebagai pelabuhan, bandar udara atau perbatasan darat di mana barang dimasukkan ke dalam wilayah suatu negara atau dikeluarkan dari wilayah suatu negara.
  4. Tidak memasukkan biaya asuransi dan pembayaran tidak resmi.

 

Asumsi

  1. Asumsi barang dikirim dari satu kota bisnis terbesar di negara pengekspor ke kota bisnis terbesar di negara pengimpor.
  2. Pengiriman barang ekspor tidak harus menggunakan peti kemas, pengiriman barang impor diasumsikan menggunakan peti kemas
  3. Barang ekspor dan impor adalah produk baru.
  4. Penyelesaian dokumen persyaratan impor dan ekspor oleh pemerintah mencakup proses memperoleh dokumen hingga disampaikan ke instansi terkait.
  5. Eksportir bertanggung jawab untuk membayar biaya yang dikeluarkan dalam proses ekspor. Importir bertanggung jawab atas yang dikeluarkan dalam proses impor.
  6. Perbatasan didefinisikan sebagai tempat di mana barang dimasukkan kedalam wilayah suatu negara atau dikeluarkan dari wilayah suatu negara.
  7. Instansi pemerintah yang dianggap relevan, antara lain: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Otoritas Pelabuhan, POLRI, Penjaga Perbatasan, Lembaga Standardisasi, Badan Keamanan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Instansi Pemerintah lainnya.

06

         


a. Yang dapat mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah Importir sendiri atau PPJK
(yang biasa disebut dengan freight forwarder/customs broker) b. PIB di buat dalam modul PIB yang disediakan oleh DJBC berdasarkan dokumen pelengkap
pabean berupa: Invoice, Packing List, Bill Of Lading, (untuk keperluan pembayaran
pungutan impor) dan API, Laporan Surveyor /LS, TPT Persetujuan Impor
(yang dipersyaratkan oleh Kementerian Perdagangan) c. Setelah PIB dibuat Importir/PPJK melakukan pembayaran pungutan negara ke Bank secara
online (MPN-G2)


a. PIB dikirim secara elektronik ke INSW b. INSW akan melakukan penelitian atas ketentuan larangan dan pembatasan terhadap importasi barang tersebut.
Pelaksanaan penelitian dilakukan oleh sistem INSW dan hanya memerlukan waktu beberapa detik
(sepanjang persyaratan yang diwajibkan oleh K/L telah diupload di UNSW


Setelah penelitian semua persyaratan larangan pembatasan dipenuhi, INSW akan
menyampaikan PIB ke Sistem Komputer Pelayanan Bea dan Cukai (CEISA)


a. Sistem Komputer Pelayanan Bea dan Cukai (CEISA) melakukan penjaluran menjadi Jalur Merah (Periksa Fisik), Jalur Kuning (Periksa Dokumen), Jalur Hijau (Tanpa Pemeriksaan) dan MITA (Tanpa Pemeriksaan) b. Penetapan impor Jalur Merah atau dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen dalam hal: Importir Resiko Tinggi (Importir Baru, Tingkat Kepatuhan Importir Rendah, dsb), Impor Sementara, Re-Impor. Saat ini persentase jalur merah dari keseluruhan impor adalah 5,08 % c. Penetapan impor Jalur Kuning atau dilakukan penelitian dokumen dalam hal: Importir Resiko Menengah. Saat ini persentase jalur kuning dari keseluruhan impor adalah 15,84 % d. Penetapan impor Jalur Hijau dalam hal : Importir Resiko Rendah, Importir Produsen. Penelitian dokumen dilakukan setelah barang dikeluarkan. Saat ini persentase jalur hijau dari keseluruhan impor adalah 50,81 % e. Penetapan impor Mitra Utama atau tidak dilakukan penelitian dalam hal: Importir Resiko Rendah dan telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Bea dan Cukai. Saat ini persentase Mitra Utama dari keseluruhan impor adalah 28,27 %.


Setelah proses sebagaimana dimaksud pada angka 4 selesai, SKP Impor (CEISA) akan menerbitkan SPPB untuk proses pengeluaran barang impor.

Informasi Detail Pengisian Survey Tentang Trading Across Borders

Unduh Di Sini

Peraturan Terkait

PeraturanTanggalKategoriTentang
UU Nomor 17 Tahun 2006Maret 8, 20062Kepabeanan
PMK Nomor 145 Tahun 2014Maret 8, 201428Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor
PMK Nomor 175 Tahun 2014Maret 8, 201428Penggunaan Dokumen Pelengkap Pabean Bea dalam bentuk Data elektronik
PMK Nomor 228 Tahun 2015Januari 5, 201528Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai
PMK Nomor 40 Tahun 2016Maret 14, 201728Pembayaran Dan/Atau Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Kepabeanan dan Cukai Secara Elektronik
PMK Nomor 86 Tahun 2016Maret 14, 201728Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2008 tentang Pemungutan Bea Keluar
PMK Nomor 224 Tahun 2015Maret 22, 201728Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan
PMK Nomor 225 Tahun 2015Maret 22, 201728Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2007 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor
Permendag Nomor 48 Tahun 2015Februari 8, 201529Ketentuan Umum di Bidang Import
Permendag Nomor 4 Tahun 2015Januari 8, 201529Ketentuan Penggunaan Letter of Credit untuk Ekspor Barang Tertentu
Permendag Nomor 46 Tahun 2014Januari 1, 201429Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan
Permendag Nomor 70 Tahun 2015Maret 8, 201529Angka Pengenal Importir
Permendag Nomor 87 Tahun 2015April 8, 201529Ketentuan Impor Produk Tertentu
Permendag Nomor 90 Tahun 2015Mei 9, 201529Penataan dan Pembinaan Gudang
PDBJC Nomor 27 Tahun 2010Maret 8, 201047Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor
SEDJHUBLA Nomor 2 Tahun 2016Desember 14, 201647Acuan Standar Pelayanan (SLS) Menggunakan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan
KEPDIR Pelabuhan Tj Priok Nomor 568 Tahun 2016Desember 14, 201647Pedoman Penerapan Single Billing / E-Service di Lingkungan PT. Pelabuhan Tanjung Priok
PDJBC Nomor 7 Tahun 2007Maret 8, 200752Pemeriksaan Fisik Barang Impor
PDJBC Nomor 42 Tahun 2008Maret 8, 200852Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai
PDJBC Nomor 12 Tahun 2016 Maret 14, 201752Pemeriksaan Fisik Barang Impor
PDJBC Nomor 16 Tahun 2016Maret 14, 201752Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai
PDJBC Nomor 29 Tahun 2016Maret 14, 201752Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 32 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor
PDJBC Nomor 33 Tahun 2016 Maret 14, 201752Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Kepabeanan dan Cukai Secara Elektronik