Trading Across Borders

Home/Indikator EODB/Trading Across Borders
Trading Across Borders 2019-11-27T19:39:42+00:00

Asumsi

Trading Across Borders mencatat waktu dan biaya (tidak termasuk tarif) terkait dengan tiga rangkaian prosedur, yakni kepatuhan perbatasan, pemenuhan dokumen, dan transportasi domestik dalam keseluruhan proses ekspor dan impor barang. Komoditas ekspor dan impor diasumsikan berbeda, dimana komoditas ekspor yang dijadikan acuan merupakan produk keunggulan komparatif yang diekspor ke negara mitra sedangkan komoditas impor yang dijadikan acuan adalah HS 8708 yang diimpor dari negara mitra yang dimuat dalam 1 kontainer 20 feet berukuran 15 metric ton. Untuk Indonesia, diasumsikan melakukan ekspor produk HS 15 : Lemak dan minyak hewani atau nabati dan produk turunannya dari Jakarta melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan Surabaya melalui Pelabuhan Tanjung Perak ke Mumbai, India. Sedangkan untuk impor, diasumsikan melakukan impor produk HS 8708 : Bagian dan aksesoris kendaraan bermotor dari Jepang ke Jakarta melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan Surabaya melalui Pelabuhan Tanjung Perak. Asumsi lain yang digunakan adalah eksportir dan importir menggunakan jasa Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Freight Forwarder untuk pengurusan prosedur ekspor dan impor.

Perkembangan Terkini

Pada periode dari 2 Mei 2018 hingga 1 Mei 2019, sejumlah kementerian dan lembaga telah melakukan reformasi pada proses perdagangan lintas batas, yaitu: 

  • Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan telah mewajibkan implementasi program Advance Manifest System atau Manifes Generasi III untuk mempercepat proses dwelling time. Program tersebut mengatur beberapa hal, yakni pengajuan dan perbaikan manifes dilakukan secara online serta pengajuan manifes dilakukan 24 jam sebelum kedatangan sarana pengangkut.
  • Penghapusan laporan surveyor untuk ekspor minyak sawit, CPO, dan produk turunannya (HS 1511).
  • Mandatori penyampaian PEB dan PIB online melalui sistem Pertukaran Data Elektronik sehingga proses menjadi lebih sederhana dan murah (tidak perlu membayar biaya provider).
  • Implementasi Delivery Order Online untuk barang impor secara mandatori dengan penerapan sanksi administratif

Grafik Pergerakan Waktu dan Biaya Prosedur Border Compliance dan Documentary Compliance untuk proses ekspor dan impor setelah perubahan metodologi pada Laporan Doing Business 2016-2020

Catatan: 

Trading Across Borders mulai dicatat pada laporan Doing Business tahun 2006. Metodologi yang digunakan pada Doing Business 2006-2015 berbeda dengan metodologi saat ini, dengan asumsi sebagai berikut:

  • Mengukur waktu, biaya, dan jumlah dokumen yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi ekspor dan impor, mulai dari penanganan prosedur kepabeanan hingga prosedur terkait instansi lain, termasuk kepelabuhanan. 
  • Eksportir atau importir merupakan PT domestik yang tidak memiliki hak istimewa khusus dan melakukan ekspor atau impor komoditas unggulan di negara tersebut yang termasuk ke dalam kategori barang tidak berbahaya dan tidak memerlukan perlakuan khusus yang dimuat dalam dry-cargo 20 foot FCL.

Grafik Pergerakan Waktu, Biaya, dan Jumlah Dokumen untuk proses ekspor dan impor pada Laporan Doing Business 2006-2015

Grafik peringkat indikator Trading Across Borders (Periode Survey Tahun 2009-2020)

Tertarik Menjadi Kontributor ?

Peraturan Baru

  1. Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut
  2. Peraturan Menteri Perdagangan No. 17 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No. 54/M-DAG/PER/72015 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No 90/M-DAG/PER/10/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No 54/M-DAG/PER/72015 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya
  3. Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai  No. PER-38/BC/2017 tentang Tata Cara Penyerahan, Penatausahaan, Perbaikan, dan Pembatalan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut
  4. Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No. KEP-398/BC/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal No. KEP-765/BC/2017 tentang Penerapan secara Penuh (Mandatory) Penyampaian Dokumen Pemberitahuan Pabean melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik
  5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Sistem Pesanan secara Elektronik (Delivery Order Online) untuk Barang Impor di Pelabuhan
  6. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Pelayanan Delivery Order Online untuk Barang Impor di Pelabuhan secara Penuh

Peraturan Terkait

[wpfilebase tag=list id=109 tpl=data-table2 sort=file_category pagenav=0 /]
[wpfilebase tag=list id=110 tpl=data-table2 sort=file_category pagenav=0 /]
[wpfilebase tag=list id=111 tpl=data-table2 sort=file_category pagenav=0 /]
[wpfilebase tag=list id=112 tpl=data-table2 sort=file_category pagenav=0 /]
[wpfilebase tag=list id=113 tpl=data-table2 sort=file_category pagenav=0 /]
[wpfilebase tag=list id=114 tpl=data-table2 sort=file_category pagenav=0 /]
[wpfilebase tag=list id=115 tpl=data-table2 sort=file_category pagenav=0 /]
[wpfilebase tag=list id=116 tpl=data-table2 sort=file_category pagenav=0 /]