Kemudahan Berusaha dalam Indikator Trading Across Borders yaitu mengukur efisiensi terhadap waktu dan biaya dalam proses ekspor dan impor di suatu negara. Untuk Negara Indonesia komoditi ekspor yang dijadikan acuan oleh World Bank adalah adalah HS 15 ke Negara India, dan untuk Impor adalah HS 8708 dari Negara Jepang yang dilakukan melalui Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya).

Indonesia terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan pelayanan yang menyeluruh dalam proses ekspor dan impor dalam perdagangan lintas batas, selama tahun 2016 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama-sama dengan Kementerian dan Lembaga terkait telah melakukan perbaikan-perbaikan yang komprehensif dan terintegrasi, diantaranya sebagai berikut :

1. Mengatur pelayanan impor hanya didasarkan pada 1 (satu) dokumen impor (PIB) yang dibuat dalam modul Importir/PPJK disampaikan secara elektronik dan telah mengakomodir proses single submission.

Dasar Hukum :

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai.

2. Mengatur pemeriksaan fisik barang impor agar dapat dilakukan segera dan importir tidak menunda pelaksanaan pemeriksaan fisik.

Dasar Hukum :

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-12/BC/2016 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor.

3. Menetapkan pemeriksaan fisik secara selektif berdasarkan manajemen risiko untuk barang ekspor yang terkena Bea Keluar.

Dasar Hukum :

  1. Peraturan Menteri Keuangan No.86/PMK.04/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar.
  2. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. PER-29/BC/2016 tentang Perubahan atas Perdirjen Bea dan Cukai No. PER-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.

4. Menerapkan pengelolaan pembayaran dan/atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik dengan sistem Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua  (MPN G2).

Dasar Hukum :

  1. Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.04/2016 tentang Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Kepabeanan dan Cukai Secara Elektronik.
  2. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. PER-33/BC/2016 tentang Tata Cara Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Kepabeanan dan Cukai Secara Elektronik.

5. Mulai 6 Februari 2017 Dashboard Dwelling Time telah meliputi 5 (lima) pelabuhan utama, yaitu: 1) Pelabuhan Tanjung Priok-Jakarta, 2) Tanjung Perak-Surabaya,   3) Tanjung Emas-Semarang, 4) Belawan-Medan, 5) Soekarno Hatta-Makassar berlaku mulai 6 Februari 2017.

6. Mulai 9 Februari 2017 telah berlaku Proses pemantauan (tracking) dokumen PIB/PEB tidak memerlukan USER ID, hanya nomor AJU. Sementara untuk mengecek (tracking) perizinan, persyaratan yang harus dipenuhi adalah memiliki NPWP dan Nomor Ijin .

7. Untuk melancarkan operasional pelayanan kapal dan barang di Pelabuhan, Kementerian Perhubungan telah membuat Surat Edaran Nomor UM.003/87/17/DJPL-16 tentang Acuan Standar Pelayanan (Service Level Standard/SLS) menggunakan Inaportnet untuk pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan. SLS diukur berdasarkan satuan waktu (menit, jam, hari) dengan rincian sebagai berikut :

 

SLS untuk Kapal Masuk adalah :

  1. Batas waktu setelah dokumen kelengkapan serta kedatangan kapal disetujui sampai dikeluarkannya Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) adalah 30 (tiga puluh) menit;
  2. Batas waktu setelah dokumen kelengkapan warta kedatangan kapal disetujui sampai dikeluarkannya Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) andalah 30 (tiga Puluh) menit;
  3. Batas waktu setelah dokumen kelengkapan Rencana Kerja Bongkar Muat (RKBM) disetujui sampai dikeluarkannya RKBM adalah 20 (dua puluh) menit;
  4. Batas waktu setelah rapat penetapan penyandaraan kapal diputuskan sampai dikerluarkannya Penetapan Penyandaran Kapal (PKK) adalah 10 (sepuluh) menit;
  5. Batas waktu setelah dokumen kelengkapan permohonan olah gerak disetujui sampai dikeluarkannya Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) adalah 10 (sepuluh) menit.

 

SLS untuk kapal keluar adalah:

  1. Batas waktu setelah dokumen kelengkapan warta keberangkatan kapal disetujui sampai dikeluarkannya Laporan Keberangkatan Kapal (LKK) adalah 30 (tiga puluh) menit;
  2. Batas waktu setelah permohonan melakukan pembayaran PNBP Jasa Labuh menggunakan kode billing dari inaportnet serta setlah dokumen kelengkapan Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal (LK3) adalah 20 (dua puluh) menit;

Batas waktu setelah dokumen permohonan berlayar disetujui, SPK Pandu dikeluarkannya oleh Pelindo, LKK dan LK3 dikeluarkan sampai dengan dikeluarkannya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah 30 (tiga puluh) menit.

8. Peraturan Direksi PT. Pelabuhan Pelindo Tanjung Priok No.HK.568/13/9/I/PTP-16 tentang Pedoman Penerapan E-Service Portal di Lingkungan PT. Pelabuhan Tanjung Priok, berlaku 13 September 2016.

9. Aplikasi penebusan DO secara online dan terintegrasi dengan pelabuhan dan tracking, 9) Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor: CM.008/54/2/DJPL-14 tanggal 7 Juni 2014

10. Saat ini aplikasi Inapornet telah diterapkan secara penuh di 4 (empat) Pelabuhan Utama; 1) Pelabuhan Makassar mulai tanggal 01 Juni 2016; 2) Pelabuhan Belawan mulai tanggal 01 Juli 2016;   3)Pelabuhan Tanjung Perak mulai tanggal 02 November 2016 (pelaksanaan bertahap); 4)Pelabuhan Tanjung Priok mulai tanggal 11 November 2016 (pelaksanaan bertahap).

11. Integrasi Aplikasi Inaportnet dengan INSW, aplikasi Tracking Container Badan Usaha Pelabuhan yaitu PT. Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) untuk diintegrasikan ke aplikasi Inaportnet untuk monitor Dwelling Time juga untuk menjadi dasar analisis proses logistik nasional.

12. Memperluas integrasi sistem INAPORTNET ke dalam INSW terutama di Tanjung Priok dan Tanjung Perak (Inaportnet akan diterapkan secara bertahap di 16 (enam belas) pelabuhan, dengan menimbang kesiapan dari pemangku kepentingan di pelabuhan).

Dengan dilakukannya berbagai upaya yang terintegrasi dan menyeluruh secara online dalam proses Ekspor dan Impor Perdagangan Lintas Negara diharapkan dapat lebih mempercepat dan mempemudah proses Ekspor Impor di Indonesia sehingga lebih efisien terhadap waktu dan biaya.

 EODB-infografis-TAB-2

Informasi Detail Pengisian Survey Tentang Trading Across Borders 2017

Unduh Di Sini

Peraturan Terkait

PeraturanTanggalKategoriTentang
UU Nomor 17 Tahun 2006Maret 8, 20062Kepabeanan
PMK Nomor 145 Tahun 2014Maret 8, 201428Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor
PMK Nomor 175 Tahun 2014Maret 8, 201428Penggunaan Dokumen Pelengkap Pabean Bea dalam bentuk Data elektronik
PMK Nomor 228 Tahun 2015Januari 5, 201528Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai
PMK Nomor 40 Tahun 2016Maret 14, 201728Pembayaran Dan/Atau Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Kepabeanan dan Cukai Secara Elektronik
PMK Nomor 86 Tahun 2016Maret 14, 201728Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2008 tentang Pemungutan Bea Keluar
PMK Nomor 224 Tahun 2015Maret 22, 201728Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan
PMK Nomor 225 Tahun 2015Maret 22, 201728Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2007 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor
Permendag Nomor 48 Tahun 2015Februari 8, 201529Ketentuan Umum di Bidang Import
Permendag Nomor 4 Tahun 2015Januari 8, 201529Ketentuan Penggunaan Letter of Credit untuk Ekspor Barang Tertentu
Permendag Nomor 46 Tahun 2014Januari 1, 201429Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan
Permendag Nomor 70 Tahun 2015Maret 8, 201529Angka Pengenal Importir
Permendag Nomor 87 Tahun 2015April 8, 201529Ketentuan Impor Produk Tertentu
Permendag Nomor 90 Tahun 2015Mei 9, 201529Penataan dan Pembinaan Gudang
PDBJC Nomor 27 Tahun 2010Maret 8, 201047Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor
SEDJHUBLA Nomor 2 Tahun 2016Desember 14, 201647Acuan Standar Pelayanan (SLS) Menggunakan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan
KEPDIR Pelabuhan Tj Priok Nomor 568 Tahun 2016Desember 14, 201647Pedoman Penerapan Single Billing / E-Service di Lingkungan PT. Pelabuhan Tanjung Priok
PDJBC Nomor 7 Tahun 2007Maret 8, 200752Pemeriksaan Fisik Barang Impor
PDJBC Nomor 42 Tahun 2008Maret 8, 200852Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai
PDJBC Nomor 12 Tahun 2016 Maret 14, 201752Pemeriksaan Fisik Barang Impor
PDJBC Nomor 16 Tahun 2016Maret 14, 201752Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai
PDJBC Nomor 29 Tahun 2016Maret 14, 201752Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 32 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor
PDJBC Nomor 33 Tahun 2016 Maret 14, 201752Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Kepabeanan dan Cukai Secara Elektronik