Starting Business adalah proses kegiatan pengurusan berbagai perizinan yang perlu dilakukan untuk memulai usaha Kecil dan Menengah.

Ada 11 prosedur di Jakarta dan 12 prosedur di Surabaya yang perlu dilakukan untuk memulai usaha yaitu: (1) Pembayaran PNBP pesan/ pengecekan nama ; (2) Permohonan pesan nama; (3) Penyiapan akta pendirian perusahaan; (4) Pembayaran PNBP Pengesahan Badan Hukum PT; (5) Pengesahan badan hokum PT; (6) Pengajuan surat keterangan domisili perusahaan; (7) Pengajuan SIUP dan TDP; (8) Pendaftaran tenaga kerja perusahaan di Disnaker; (9) Permohonan NPWP dan NPPKP di KPP Pratama; (10) Pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan; (11) Pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan. Untuk indikator Starting a Business dalam EODB tahun 2016, Indonesia menduduki peringkat 151 dari 189 negara, naik dari peringkat 167 pada Laporan Doing Business 2017.

Berdasarkan hasil EODB 2017 tersebut, untuk memulai bisnis di Indonesia, rata-rata Kota Jakarta dna Surabaya, membutuhkan 11 prosedur, 24.9 hari, dan biaya 19.4% dari pendapatan per kapita dan tidak membutuhkan syarat minimum modal usaha disetor. Proses yang masih memakan waktu adalah (1) Pengajuan SIUP dan TDP (Jakarta = 7 hari, Surabaya = 14 hari); dan (3) Pendaftaran BPJS Kesehatan (Jakarta & Surabaya = 7 hari) dan BPJS Ketenagakerjaan (Jakarta & Surabaya = 7 hari).

Untuk perbaikan EODB 2018, pemerintah melakukan beberapa reformasi sebagai berikut:

Biaya

  • Merubah biaya pemesanan nama PT yang semula Rp 200.000 per permohonan menjadi Rp 100.000 per permohonan (PP No 45 Th 2016)
  • Merubah biaya pengesahan Badan Hukum PT sesuai PP No 45 Th 2016 dengan menyesuaikan biaya pengesahan dengan modal dasar yang sebelumnya Rp 1.000.000 per pengesahan untuk seluruh besaran modal, menjadi:
    • 200.000 untuk modal dasar paling banyak Rp 25.000.000
    • Rp 500.000 untuk modal dasar dari Rp 25.000.000 s.d Rp 1.000.000.000
    • 1.000.000 untuk modal dasar lebih dari Rp. 1.000.000.000

Prosedur

  • Penyatuan prosedur pendaftaran/pemesanan nama, pengajuan form pendirian, pengesahan dan pembayaran PNBP untuk pemesanan nama dijadikan satu. Prosesnya secara online lewat ahu.go.id
  • Penggabungan pengurusan SIUP dan TDP dalam satu form secara simultan dengan biaya Rp 0,-. Untuk Jakarta melalui website www.pelayanan.jakarta.go.id untuk Surabaya melalui website www.ssb.surabaya.go.id
  • Pendaftaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sekaligus di dalam 1 kali pendaftaran online melalui portal bersama BPJS. Khusus untuk DKI Jakarta, Pendaftaran BPJS Kesehatan sudah terintegrasi dengan pelayanan PTSP sehingga ketika perusahaan mengurus SIUP dan TDP secara simultan maka akan akan otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Dari perbaikan di atas, maka diharapkan akan terjadi penyederhanaan prosedur dari 11 menjadi 5 prosedur, waktunya terpangkas dari 24,9 hari menjadi 7 hari, tidak membutuhkan syarat minimum modal usaha disetor, serta biaya turun menjadi 15,9 % dari pendapatan per kapita.

EODB-Slide-Indicator-SAB.001

Prosedur Lama

EODB-infografis-SAB-2

Prosedur Baru

EODB-infografis-SAB-3

Asumsi

No Tipe Asumsi
1 Jenis UMKM/Type of limited liability company Dimiliki oleh 3 (tiga) orang (pendiri), penduduk lokal.
2 Tempat/Location Jakarta
3 Ukuran Perusahaan/Company size
  • Start-up capital: Rp 90 juta
  • Annual sales (turnover): Rp 680 juta/tahun
  • Number of employees: 12 employees (within 1 month of commencement of operations).
4 Jenis Kegiatan/Activities Memproduksi dan menjual sepatu kulit
5 Jumlah Aset/Assets Sewa Ruko 2 Lantai (tingkat)
6 Nama Perusahaan/Company deed UD Tiga Sekawan

Informasi Detail Pengisian Survey Tentang Starting A Business – 2017

Unduh Di sini

Peraturan Terkait

Peraturan Baru :
  1. PERKA BPJS Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2016 tentang Tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan bagi Pemberi Kerja dan Penerima Upah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan
  2.  PP Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KemenkumHAM
  3. Pergub DKI Jakarta Nomor 200 tahun 2016 tentang Optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial pekerja melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  4. Permendag Nomor 07/M-Dag/Per/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan SIUP
  5. Permendag Nomor 08/M-Dag/Per/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 37/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
  6. Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 02/M-Dag/SE/2/2017 tentang Kemudahan Berusaha bagi Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan
  7. Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 03/M-Dag/SE/2/2017 tentang Kemudahan Berusaha (EODB) di Indonesia
PeraturanTanggalKategoriTentang
UU Nomor 2 Tahun 2014Maret 8, 20142Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
UU Nomor 3 Tahun 1982Maret 8, 19822Wajib Daftar Perusahaan
UU Nomor 13 Tahun 2003Maret 8, 20032Ketenagakerjaan
UU Nomor 20 Tahun 2008Maret 8, 20082Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UU Nomor 24 Tahun 2011Maret 8, 20112Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
UU Nomor 25 Tahun 2009Januari 2, 20092Pelayanan Publik
UU Nomor 28 Tahun 2007Maret 8, 20072Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
UU Nomor 28 Tahun 2014Maret 8, 20142Hak Cipta
UU Nomor 40 Tahun 2004Juni 8, 20042Sistem Jaminan Sosial Nasional
UU Nomor 40 Tahun 2007Maret 8, 20072Perseroan Terbatas
PP Nomor 29 Tahun 2009Maret 8, 20093Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang
PP Nomor 47 Tahun 2014Maret 8, 20143Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan
PP Nomor 48 Tahun 2014Maret 8, 20143Perubahan atas PP No. 47 Tahun 2004 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama
PP Nomor 74 Tahun 2011Maret 8, 20113Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
PP Nomor 83 Tahun 2013Maret 8, 20133Modal Awal Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
PP Nomor 86 Tahun 2013Maret 8, 20133Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
PP Nomor 45 Tahun 2016Maret 10, 20173Perubahan Kedua atas PP Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KemenkumHAM
Perpres Nomor 12 Tahun 2013Maret 8, 20134Jaminan Kesehatan
Perpres Nomor 97 Tahun 2014Maret 8, 20144Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Perpres Nomor 98 Tahun 2014Maret 8, 20144Perizinan untuk UMK
PMK Nomor 182 Tahun 2015Januari 4, 201528Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
PMK Nomor 197 Tahun 2013Maret 8, 201328Perubahan atas Permenkeu No. 68/TMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
Permendag Nomor 36 Tahun 2007Maret 8, 200729Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
Permendag Nomor 37 Tahun 2007Maret 8, 200729Penyelenggaran Pendaftaran Perusahaan
Permendag Nomor 37 Tahun 2013Maret 8, 201329Penetapan Harga Penjualan Kedelai di Tingkat Pengrajin Tahu atau Tempe dalam Rangka Program Stabilisasi Harga Kedelai
Permendag Nomor 46 Tahun 2009Maret 8, 200929Perubahan Atas Permen Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
Permendag Nomor 77 Tahun 2013Maret 8, 201329Penerbitan SIUP dan TDP Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan
Permendag Nomor 116 Tahun 2015Juni 8, 201529Perubahan atas Permen Perdagangan No. 37/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Perusahaan
Permendag Nomor 16 Tahun 2016Maret 2, 201629Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang
Permendag Nomor 14 Tahun 2016Maret 1, 201629Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan
Permendag Nomor 7 Tahun 2017Maret 28, 201729Penerbitan SIUP
SE Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2017Maret 10, 201729Kemudahan Berusaha bagi Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan
SE Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2017Maret 10, 201729Kemudahan Berusaha (EODB) di Indonesia
Permendag Nomor 8 Tahun 2017Maret 10, 201729Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 37/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014Maret 8, 201432Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016Mei 11, 201632Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
Permendagri Nomor 20 Tahun 2008Maret 8, 200833Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah
Permendagri Nomor 24 Tahun 2006Maret 8, 200633Pedoman Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Permendagri Nomor 83 Tahun 2014Maret 8, 201433Pedoman Pendirian Ijin UMK
Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012Maret 8, 201236Retribusi Daerah
Perkot Surabaya Nomor 1 Tahun 2010Maret 8, 201037Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian
Pergub DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014Maret 8, 201438Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pergub DKI Jakarta Nomor 139 Tahun 2007Maret 8, 200738Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Tata Kota
Pergub DKI Jakarta Nomor 205 Tahun 2015Maret 8, 201538Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik
Pergub DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2016Maret 18, 201638Penyederhanaan Persyaratan Perizinan dan Non Perizinan
Pergub DKI Jakarta Nomor 200 tahun 2016Maret 10, 201738Optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial pekerja melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Perwali Surabaya Nomor 28 Tahun2013Maret 8, 201342Tata Cara Layanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik di Kota Surabaya
Perwali Surabaya Nomor 35 Tahun 2010Maret 8, 201042Pelayanan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian
PERKA BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016Maret 10, 201745Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan bagi Pemberi Kerja dan Penerima Upah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan
SDIR Perluasan Kepesertaan dan HAL BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/2578/022017Maret 24, 201745Pilot Project Pendaftaran Bersama antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan terkait Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia
PDJP Nomor 35 Tahun 2008Maret 8, 200847Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
PDJP Nomor 38 Tahun 2013Maret 8, 201347Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak
Perka BPJS Nomor 1 Tahun 2014Maret 8, 201447Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Kep KBPTSP DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2016Maret 18, 201647Pencapaian Target Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di BPTSP Provinsi DKI Jakarta
KEPDIS PMPTSP Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2017Maret 28, 201747Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Rangka Pencapaian Target Kemudahan Berusaha / Ease of Doing Business (EoDB) di Provinsi Jakarta tahun 2018