Starting A Business

Home/Indikator EODB/Starting A Business
Starting A Business 2019-11-13T14:49:57+00:00

Asumsi

Starting a Business mengukur jumlah prosedur, lama waktu, biaya, dan besaran modal disetor minimum untuk mendirikan Perseroan Terbatas domestik dengan modal dasar Rp 498.556.694 (setara dengan 10 kali pendapatan perkapita/ 10 kali 3.840 USD), mempekerjakan 10 hingga 50 orang, dengan kegiatan usaha perdagangan umum di DKI Jakarta dan Kota Surabaya

Perkembangan Terkini

Pada periode dari 2 Mei 2018 hingga 1 Mei 2019, sejumlah kementerian dan lembaga telah melakukan reformasi pada proses pendirian usaha, yaitu:

  • Kewajiban bagi notaris untuk melakukan pemesanan nama dan pengesahan pendirian badan hukum Perseroan Terbatas dalam satu prosedur (melalui AHU Online) dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) No. AHU.UM.01.01-580
  • Direktorat Jenderal AHU dan Direktorat Jenderal Pajak telah mengintegrasikan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Perseroan Terbatas dengan proses pengesahan pendirian badan hukum PT melalui AHU online sejak Bulan Juli 2018 dengan terbitnya PMK No. 71/PMK.04/2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Kepabeanan, Cukai dan Perpajakan serta PER-20/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara Elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
  • Pemerintah Indonesia telah mengoperasionalisasikan portal Online Single Submission (OSS) sebagai portal perizinan terintegrasi secara elektronik yang menerbitkan NIB yang berfungsi sebagai TDP, Angka Pengenal Impor (API) dan akses kepabeanan. Portal OSS telah terintegrasi secara sistem dengan portal dari Kementerian, Badan, dan Pemerintah Daerah untuk menggabungkan prosedur memulai usaha, yang diantaranya:– Portal AHU Online (Ditjen AHU Kemenkumham) untuk mengintegrasikan data Perseroan Terbatas dengan data profil badan usaha pada sistem OSS;
    – Portal JakEvo untuk menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) secara elektronik di Provinsi DKI Jakarta (sebagaimana diumumkan dalam Pengumuman Bersama Kemenko Perekonomian, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada halaman OSS); dan
    – Portal Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (Kementerian Ketenagakerjaan) untuk melakukan pelaporan tenaga kerja perusahaan pertama bagi perusahaan yang baru berdiri sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 4 Tahun 2019 jo. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan
  • Portal pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dengan menerbitkan virtual account perusahaan 
  • Penerbitan Surat Edaran No. S-25/ PB.3/2019 Perihal Penggunaan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Melakukan Hubungan Usaha dengan Perbankan untuk mendorong perbankan menggunakan NIB sebagai ganti Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dalam persyaratan pembukaan rekening bank badan usaha
  • BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan telah menyelenggarakan sosialisasi pendaftaran kepesertaan secara elektronik serta penggunaan kartu digital

Grafik Pergerakan Prosedur, Waktu, Biaya dan Modal Disetor Minimum sejak Laporan Doing Business 2004

Grafik peringkat indikator Starting a Business (Periode Survey Tahun 2009-2020)

Tertarik Menjadi Kontributor ?

Peraturan Terbaru

  1. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
  2. Peraturan Menteri Keuangan No. 71/PMK.04/2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Kepabeanan, Cukai dan Perpajakan  
  3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 4 Tahun 2019 jo. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan
  4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-20/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara Elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
  5. Surat Edaran Direktur Jenderal AHU No. SE No. AHU.UM.01.01-580 Tahun 2019 tentang Kewajiban bagi Notaris untuk Melakukan Pemesanan Nama Perseroan Terbatas dan Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas dalam Satu Prosedur
  6. Surat Edaran No. S-25/ PB.3/2019 Perihal Penggunaan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Melakukan Hubungan Usaha dengan Perbankan untuk mendorong perbankan menggunakan NIB

Peraturan Terkait

[wpfilebase tag=list id=53 tpl=data-table2 sort=file_category pagenav=0 /]
[wpfilebase tag=list id=54 tpl=data-table2 sort=file_category pagenav=0 /]
[wpfilebase tag=list id=55 tpl=data-table2 sort=file_category pagenav=0 /]
[wpfilebase tag=list id=56 tpl=data-table2 sort=file_category pagenav=0 /]
[wpfilebase tag=list id=57 tpl=data-table2 sort=file_category pagenav=0 /]
[wpfilebase tag=list id=58 tpl=data-table2 sort=file_category pagenav=0 /]
[wpfilebase tag=list id=59 tpl=data-table2 sort=file_category pagenav=0 /]
[wpfilebase tag=list id=60 tpl=data-table2 sort=file_category pagenav=0 /]