Starting A Business

Home/Indikator EODB/Starting A Business

Starting Business adalah proses kegiatan pengurusan berbagai perizinan yang perlu dilakukan untuk memulai usaha Kecil dan Menengah.

Ada 13 prosedur yang perlu dilakukan yaitu: (1) Pembayaran untuk pesan nama perusahaan di Bank; (2) Proses pengajuan form akta perusahaan; (3) Proses penolakan (reject) aplikasi jika nama perusahaan sama atau mirip dengan yang sudah ada; (4) Permohonan izin kepada KemenhumHAM untuk pendirian akta perusahaan; (5) Mendapatkan seritifikat domisili pengelolaan gedung; (6) Pengajuan sertifikat domisili perusahaan; (7) Pembayaran PNBP di Bank; (8) Pengajuan SIUP; (9) Pengajuan TDP; (10) Pendaftaran di Kemenakertrans; (11) Pengajuan daftar BPJS (worker social insurance); (12) Pengajuan daftar Jaminan Kesehatan; (13) Mendapatkan Nomor NPWP dan VAT Collector Number (Nomor pungutan pajak nilai tambah).  Untuk indikator Starting Business dalam pemeringkatan EODB tahun 2016, dari 189 negara Indonesia menduduki peringkat 173, menurun dari peringkat 163 pada tahun 2015.

Berdasarkan hasil EODB 2016 tersebut, untuk memulai bisnis di Indonesia membutuhkan 13 prosedur, 47 hari, dan biaya 19.90% dari pendapatan per kapita dan membutuhkan syarat minimum modal usaha sebesar 31% dari pendapatan per kapita. Proses yang masih memakan waktu adalah (1) Pengajuan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) di Kementerian Perdagangan (Jakarta = 15 hari, Surabaya = 14 hari); (2) Pengajuan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) di Dinas Perdagangan (Jakarta = 14 hari, Surabaya = 14 hari) dan (3) Pendaftaran BPJS (Jakarta & Surabaya = 7 hari).

Untuk perbaikan EODB 2017, rekomendasinya adalah: (1) Penyatuan prosedur pendaftaran/pemesanan nama, pengajuan form pendirian, pengesahan dan pembayaran PNBP untuk pemesanan nama dijadikan satu, dengan biaya Rp 200.00,-. Prosesnya secara online lewat www.ahu.go.id ; (2) Penggabungan pengurusan SIUP dan TDP dalam satu form secara simultan dengan biaya Rp 0,-. Untuk Jakarta lewat www.pelayanan.jakarta.go.id untuk Surabaya lewat www.ssb.surabaya.go.id (3) Otomasi pendaftaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan ke dalam pengurusan SIUP-TDP. (4) Sosialisasi kepada para pelaku usaha dan responden EODB tentang perbaikan prosedur, waktu dan biaya dalam memulai usaha melalui PTSP secara online. Dari Rekomendasi-rekomendasi di atas, maka diharapkan akan terjadi penyederhanaan prosedur dari 13 menjadi 8 prosedur, waktunya terpangkas dari 47 hari menjadi 10 hari serta biaya hanya 4,2 % dari pendapatan per kapita.

01

Prosedur Lama

                         


Mengajukan nama perusahaan ke kemenkumham, Pembayaran untuk pesan nama perusahaan di Bank Persepsi
(4 hari)


Jika ditolak/reject aplikasi yaitu jika nama perusahaan sama atau mirip dengan yang sudah ada, jika diterima diterbitkan izin
(1 hari)


Proses pengajuan form akta perusahaan ( Memperoleh standar Akta perusahaan dari notaris)
(2 hari kerja, Rp 2-4 juta untuk PT)


Permohonan izin kepada KemenhumHAM untuk pendirian akta perusahaan (Badan Hukum )
(1 hari)


Izin pendirian Badan Hukum diterbitkan, Pembayaran PNBP untuk Pengesahan Badan Hukum Perusahaan di Bank
(1 hari, Rp 1 juta)


Mendapatkan seritifikat domisili pengelolaan gedung
(1 hari)


Pengajuan sertifikat domisili perusahaan
(1 hari)


Pengajuan SIUP
(15 hari)


Pengajuan TDP
(14 hari)


Pengajuan TDP
(14 hari)


Pendaftaran di Kemenakertrans (Untuk TK Asing)
(3 hari)


Pengajuan daftar Jaminan Kesehatan
(3 hari)


Mendapatkan Nomor NPWP dan VAT Collector Number NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak).
(1 hari)

Prosedur Baru

             


Mengajukan nama perusahaan ke kemenkumham Pembayaran untuk pesan nama perusahaan di Bank Persepsi; Proses penolakan (reject) aplikasi jika nama perusahaan sama atau mirip dengan yang sudah ada;penerbitan izin penggunaan nama perusahaan (satu paket) di www.ahu.go.id
(2 hari)


Memperoleh standar Akta perusahaan dari notaris
(1 hari)


Mengajukan Izin pendirian Badan Hukum, diterbitkan, Pembayaran PNBP untuk Pengesahan Badan Hukum Perusahaan di Bank
(1 hari)


Pengajuan SIUP dan TDP (Simultan-Satu paket)
(1 hari)


Pendaftaran di Kemenakertrans (Untuk TK Asing)
(1 hari)


Pengajuan daftar BPJS (worker social insurance) dan Pengajuan daftar Jaminan Kesehatan
(2 hari)


Mendapatkan Nomor NPWP dan VAT Collector Number NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak).
(1 hari)

Asumsi

No Tipe Asumsi
1 Jenis UMKM/Type of limited liability company Dimiliki oleh 3 (tiga) orang (pendiri), penduduk lokal.
2 Tempat/Location Jakarta
3 Ukuran Perusahaan/Company size
  • Start-up capital: Rp 90 juta
  • Annual sales (turnover): Rp 680 juta/tahun
  • Number of employees: 12 employees (within 1 month of commencement of operations).
4 Jenis Kegiatan/Activities Memproduksi dan menjual sepatu kulit
5 Jumlah Aset/Assets Sewa Ruko 2 Lantai (tingkat)
6 Nama Perusahaan/Company deed UD Tiga Sekawan

Informasi Detail Pengisian Survey Tentang Starting A Business

Unduh Di sini

Peraturan Terkait

PeraturanTanggalKategoriTentang
UU Nomor 2 Tahun 2014Maret 8, 20142Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
UU Nomor 3 Tahun 1982Maret 8, 19822Wajib Daftar Perusahaan
UU Nomor 13 Tahun 2003Maret 8, 20032Ketenagakerjaan
UU Nomor 20 Tahun 2008Maret 8, 20082Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UU Nomor 24 Tahun 2011Maret 8, 20112Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
UU Nomor 25 Tahun 2009Januari 2, 20092Pelayanan Publik
UU Nomor 28 Tahun 2007Maret 8, 20072Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
UU Nomor 28 Tahun 2014Maret 8, 20142Hak Cipta
UU Nomor 40 Tahun 2004Juni 8, 20042Sistem Jaminan Sosial Nasional
UU Nomor 40 Tahun 2007Maret 8, 20072Perseroan Terbatas
PP Nomor 29 Tahun 2009Maret 8, 20093Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang
PP Nomor 47 Tahun 2014Maret 8, 20143Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan
PP Nomor 48 Tahun 2014Maret 8, 20143Perubahan atas PP No. 47 Tahun 2004 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama
PP Nomor 74 Tahun 2011Maret 8, 20113Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
PP Nomor 83 Tahun 2013Maret 8, 20133Modal Awal Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
PP Nomor 86 Tahun 2013Maret 8, 20133Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
PP Nomor 45 Tahun 2016Maret 10, 20173Perubahan Kedua atas PP Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KemenkumHAM
Perpres Nomor 12 Tahun 2013Maret 8, 20134Jaminan Kesehatan
Perpres Nomor 97 Tahun 2014Maret 8, 20144Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Perpres Nomor 98 Tahun 2014Maret 8, 20144Perizinan untuk UMK
PMK Nomor 182 Tahun 2015Januari 4, 201528Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
PMK Nomor 197 Tahun 2013Maret 8, 201328Perubahan atas Permenkeu No. 68/TMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
Permendag Nomor 36 Tahun 2007Maret 8, 200729Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
Permendag Nomor 37 Tahun 2007Maret 8, 200729Penyelenggaran Pendaftaran Perusahaan
Permendag Nomor 37 Tahun 2013Maret 8, 201329Penetapan Harga Penjualan Kedelai di Tingkat Pengrajin Tahu atau Tempe dalam Rangka Program Stabilisasi Harga Kedelai
Permendag Nomor 46 Tahun 2009Maret 8, 200929Perubahan Atas Permen Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
Permendag Nomor 77 Tahun 2013Maret 8, 201329Penerbitan SIUP dan TDP Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan
Permendag Nomor 116 Tahun 2015Juni 8, 201529Perubahan atas Permen Perdagangan No. 37/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Perusahaan
Permendag Nomor 16 Tahun 2016Maret 2, 201629Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang
Permendag Nomor 14 Tahun 2016Maret 1, 201629Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan
Permendag Nomor 7 Tahun 2017Maret 28, 201729Penerbitan SIUP
SE Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2017Maret 10, 201729Kemudahan Berusaha bagi Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan
SE Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2017Maret 10, 201729Kemudahan Berusaha (EODB) di Indonesia
Permendag Nomor 8 Tahun 2017Maret 10, 201729Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 37/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
PERMENPUPR Nomor 6 Tahun 2017Mei 16, 201730Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung
Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014Maret 8, 201432Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016Mei 11, 201632Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
PERMENKUMHAM Nomor 2 Tahun 2017Mei 16, 201732Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus
PERMENKUMHAM Nomor 3 Tahun 2017Mei 16, 201732Biaya Jasa Hukum Notaris Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro , Kecil, Dan Menengah
Permendagri Nomor 20 Tahun 2008Maret 8, 200833Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah
Permendagri Nomor 24 Tahun 2006Maret 8, 200633Pedoman Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Permendagri Nomor 83 Tahun 2014Maret 8, 201433Pedoman Pendirian Ijin UMK
PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2017Mei 16, 201733Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah
Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012Maret 8, 201236Retribusi Daerah
Perkot Surabaya Nomor 1 Tahun 2010Maret 8, 201037Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian
Pergub DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014Maret 8, 201438Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pergub DKI Jakarta Nomor 139 Tahun 2007Maret 8, 200738Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Tata Kota
Pergub DKI Jakarta Nomor 205 Tahun 2015Maret 8, 201538Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik
Pergub DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2016Maret 18, 201638Penyederhanaan Persyaratan Perizinan dan Non Perizinan
Pergub DKI Jakarta Nomor 200 tahun 2016Maret 10, 201738Optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial pekerja melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Perwali Surabaya Nomor 28 Tahun2013Maret 8, 201342Tata Cara Layanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik di Kota Surabaya
Perwali Surabaya Nomor 35 Tahun 2010Maret 8, 201042Pelayanan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian
PERKA BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016Maret 10, 201745Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan bagi Pemberi Kerja dan Penerima Upah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan
SDIR Perluasan Kepesertaan dan HAL BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/2578/022017Maret 24, 201745Pilot Project Pendaftaran Bersama antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan terkait Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia
PDJP Nomor 35 Tahun 2008Maret 8, 200847Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
PDJP Nomor 38 Tahun 2013Maret 8, 201347Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak
Perka BPJS Nomor 1 Tahun 2014Maret 8, 201447Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Kep KBPTSP DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2016Maret 18, 201647Pencapaian Target Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di BPTSP Provinsi DKI Jakarta
KEPDIS PMPTSP Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2017Maret 28, 201747Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Rangka Pencapaian Target Kemudahan Berusaha / Ease of Doing Business (EoDB) di Provinsi Jakarta tahun 2018