Resolving Insolvency – 2017

Home/Indikator EODB/Resolving Insolvency – 2017

Penanganan Kepailitan

Kemudahan berbisnis diukur mulai dari pada saat suatu bisnis akan dimulai sampai jika suatu bisnis mengalami masalah, salah satunya adalah masalah kesulitan keuangan yang mengakibatkan gagal bayar atas kewajibannya kepada kreditur (insolvent). Untuk itu, sebuah ekonomi harus menyediakan sistem kepailitan yang efisien dan mendorong agar bisnis yang mengalami kesulitan keuangan agar mampu tetap bertahan setelah melalui proses kepailitan (insolvency proceeding).

Dengan proses kepailitan yang cepat dan murah, akan mampu memberikan perlindungan atas hak-hak kreditur dan debitur dan meningkatkan harapan nilai pengembalian yang lebih wajar bagi kreditur dan debitur, selain itu juga akan mampu menyelamatkan bisnis yang masih memiliki harapan untuk hidup (viable), dan pada akhirnya akan membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam Laporan Doing Business 2016, Indikator Penanganan Kepailitan (Resolving Insolvency) di Indonesia berada di peringkat 74 dan turun 2 poin menjadi peringkat 76 pada Laporan Doing Business 2017. Pada indikator penanganan kepailitan ini, terdapat 2 (dua) aspek utama yang diukur yaitu aspek kerangka hukum dan efisiensi penanganan kepailitan.

Pada aspek kerangka hukum, penanganan kepailitan dinilai dari sejauh mana kerangka hukum kepailitan memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta hak-hak debitur dan kreditur pada proses penanganan kepailitan sampai selesainya proses.

Aspek kedua, yaitu efisiensi penanganan kepailitan. Penanganan kepailitan diukur dari biaya dan waktu serta output dari proses kepailitan. Biaya diukur dari biaya-biaya yang dibayar dalam rangka penanganan kasus mulai dari biaya perkara, biaya pengacara, biaya kurator/pengurus, biaya akuntan, penilai dan biaya-biaya profesional lainnya sampai prosesnya selesai termasuk didalamnya adalah kerugian yang berbentuk dari turunnya nilai pengembalian atas piutang kreditur. Waktu diukur mulai dari permohonan pengajuan perkara sampai proses pemberesan. selanjutnya, output dari proses kepailitan mengukur apakah sistem kepailitan mendorong agar suatu bisnis yang mengalami gagal bayar (insolvent) dapat keluar sebagai entitas yang tetap bertahan (going concern) setelah melalui proses kepailitan.

Definisi-Definisi yang Digunakan Dalam Kuiesioner Ini

“Penyitaan” adalah proses dimana kreditur separatis meminta penjualan aset yang digunakan sebagai jaminan dalam memenuhi utang berjamin (secured loan) ketika debitur gagal bayar. Untuk tujuan studi ini, penyitaan mengacu pada penjualan aset untuk mengumpulkan nilai pinjaman debitur melalui proses pengadilan formal (penyitaan peradilan). Penyitaan juga termasuk termasuk penyitaan atas surat berharga kecuali hipotek real estate.

“Kepailitan” adalah kondisi debitur yang secara umum tidak mampu membayar utang pada saat jatuh tempo dan/atau yang kewajibannya melebihi nilai asetnya.

“Perwakilan Kepailitan (kurator/pengurus)” adalah seseorang atau badan resmi (termasuk pada pengangkatan sementara) yang diberikan hak dalam proses kepailitan untuk mengadministrasikan rencana likuidasi maupun reorganisasi.

“Likuidasi” adalah sebuah proses pengumpulan dan penjualan aset debitur pailit untuk dibagi-bagikan kepada kreditur kepada kreditur. Likuidasi termasuk penjualan asset secara sepotong-sepotong atau penjualan dari seluruh atau sebagain besar aset debitur dalam bentuk usaha yang masih tetap berjalan (going concern). Untuk tujuan studi ini, likuidasi hanya merujuk pada proses pengadilan formal dan tidak termasuk likuidasi sukarela (voluntary winding up) oleh perusahaan.

“Kredit Pasca Dimulainya Kepailitian” merujuk pembiayaan baru yang tersedia kepada perusahaan yang gagal bayar utang setelah dimulainya proses kepailitan dari kreditur yang telah ada atau kreditur baru untuk membiayai operasional perusahaan yang gagal bayar selama proses kepailitan.

“Pengampuan” adalah proses penunjukan oleh pengadilan, sebuah kontrak atau pejabat pemerintah sebagai penerima amanah untuk memelihara dan menjadi wali atas properti, usaha, sewa dan keuntungan-keuntungan dari debitur yang telah melanggar ketentuan utang dari kreditur dengan tanggungan perusahaan. Kurator/pengurus dapat diizinkan untuk melanjutkan usaha debitur sebelum menjual usaha yang tetap berjalan (going concern) atau menjual aset secara terpisah-pisah untuk melunasi utang.

“Reorganisasi/PKPU” adalah sebuah proses dimana kondisi finansial dan kelangsungan hidup usaha debitur dapat dipulihkan berdasarkan rencana reoganisasi sehingga usaha dapat terus berjalan, melalui cara-cara seperti pengampunan utang, penjadwalan-kembali utang, konversi utang ke ekuitas, dan penjualan usaha (atau bagian dari itu) secara berkelanjutan. Untuk tujuan penelitian ini, reorganisasi hanya mengacu pada proses pengadilan formal yang tersedia untuk semua debitur dan tidak termasuk skema-skema pengaturan, kesepakatan-kesepakatan di luar pengadilan dengan kreditur atau reorganisasi sebelum badan administratif.

“Rencana reorganisasi” adalah sebuah rencana dimana kondisi finansial dan kelangsungan hidup usaha debitur dapat dipulihkan.

Leasing merujuk kepada kesepakatan dimana Lessor setuju untuk menyerahkan hak kepemilikan atas aset leasing kepada Lessee setelah berakhirnya masa leasing. Leasing sangat umum digunakan untuk membiayai pembelian peralatan sebagai alternatih pembiayaan melalui utang.

Anjak Piutang merupakan transaksi keuangan dimana pemasok menjual piutangnya (misalnya tagihan) kepada pihak ketiga (disebut faktor/perusahaan anjak piutang) dengan diskon. Anjak Piutang digunakan oleh pemasok untuk memperoleh dana tunai secara cepat dibanding  jika harus menunggu 30 atau 60 hari dari pembayaran pelanggan.

Anjak Piutang Terbalik adalah transaksi keuangan dimana pelanggan melakukan perjanjian dengan pihak ketiga (disebut faktor/perusahaan anjak piutang) untuk membayar tagihan dari pembeliannya kepada pemasok dengan bunga sebagai ganti diskon (nilai 100% dari tagihan untuk pemasok). Anjak Piutang Terbalik digunakan oleh pelanggan dengan mengharapkan keuntungan dari periode pembayaran yang panjang  sementara memastikan bahwa pemasok menerima pembayaran sesegera mungkin.

Pada tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran No. No. 2/ 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan yang akan berkontribusi untuk menambah poin Indonesia pada :

  • Topik tentang kerangka hukum kepailitan di Indonesia yang mensyaratkan persetujuan kreditur untuk melakukan seleksi/penunjukkan praktisi kepailitan
  • Topik tentang kerangka hukum kepailitan di Indonesia mengatur bahwa kreditur memiliki hak untuk memperoleh informasi dari praktisi kepailitan

Informasi Detail Pengisian Survey Tentang Resolving Insolvency 2017

Unduh Di sini

Peraturan Terkait

PeraturanTanggalKategoriTentang
UU Nomor 42 Tahun 1999Maret 9, 19992Jaminan Fidusia
UU Nomor 37 Tahun 2004Maret 9, 20042Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
UU Nomor 4 Tahun 1996Januari 17, 19962Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
PP Nomor 10 Tahun 2005Januari 2, 20053Penghitungan Hak Suara Kreditor
PMK Nomor 84 Tahun 2006Maret 21, 201628Perusahaan Pembiayaan
Permenkumham Nomor 11 Tahun 2016April 8, 201632Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus
SE MA Nomor 2 Tahun 2016April 28, 201643Tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan