Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain.

Saat ini pelayanan pendaftaran tanah semakin dimudahkan dengan terbitnya Peraturan Kepala BPN/ATR No. 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Peralihan Hak Guna Bangunan Tertentu di Wilayah Tertentu. Cakupan wilayah tertentu yang diatur dalam peraturan ini adalah DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kota Surabaya. Peraturan berlaku bagi permohonan pendaftaran HGB yang dialihkan kepada badan hukum (PT) yang 100% saham berasal dari modal dalam negeri dengan luasan s.d 5.000 m2. Mulai 2016, bagi kategori tertentu, pendaftaran tanah hanya membutuhkan waktu ± 8 hari kerja dari yang semula memakan waktu ± 28 hari kerja. Pengecekan sertifikat tanah dikerjakan 1 hari kerja dengan pendaftaran dapat dilakukan online, BPN dapat menyiapkan berkasnya sehingga saat pemohon melakukan pengecekan, berkas sudah siap. Pembayaran BPHTB dan PPh oleh pemohon dilakukan paling lama 2 hari kerja di bank Persepsi. Pembuatan AJB dan penyampaiannya dilakukan dalam waktu paling lama 2 hari kerja. Pendaftaran peralihan hak dilakukan dalam waktu 2 hari kerja dengan pendaftaran pemasukan berkas dapat dilakukan online, setelah itu pemohon dapat membawa berkas asli ke Kantor Pertanahan. Pembayaran PBB dilakukan pemohon paling lama 1 hari kerja di Kantor BPN/ Kantor Pertanahan setempat.

 

Kemudahan dalam berinvestasi juga dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk pengurangan nilai pajak penghasilan (PPh) menjadi 1%. Kebijakan ini mengurangi total biaya pengurusan pendaftaran tanah menjadi ±6,8% yang sebelumnya sebesar ±10,8% dari nilai properti. Selain itu, beberapa fitur layanan online juga telah diluncurkan sehingga masyarakat dapat melakukan pengecekan mandiri terhadap segala proses terkait pendaftaran tanah. Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan aplikasi mobile (Mobile app) yang dapat dipasang di hanphone untuk mengecek status hak atas tanah, rincian prosedur dan biaya pertanahan, tanggungan/ pembebanan atas tanah, dan pengecekan status berkas urusan pertanahan. Layanan online oleh Kementerian ATR/BPN yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah seperti meluncurkan layanan Mobile apps Sentuh ATR/BPN (http://support.bpn.go.id/mobileapps/index.php) yang dapat mengecek status hak atas tanah, rincian prosedur dan biaya pertanahan, tanggungan/ pembebanan atas tanah, dan pengecekan status berkas urusan pertanahan. Adanya Peta BPN (http://peta.bpn.go.id/) yang dapat diakses publik untuk melihat peta digital dengan informasi tanggungan atas lahan, nilai lahan, dan transaksi pertanahan. Adanya Informasi Pelayanan BPN (http://site.bpn.go.id/)  untuk mengetahui durasi dan tarif pengurusan transaksi pertanahan, pengaduan pelayanan dan masalah pertanahan, dan informasi terkait layanan BPN lainnya. Adanya informasi seputar BPN terkini (http://www.bpn.go.id) tentang informasi produk layanan terbaru seperti pelayanan pertanahan di car free day dan sebagainya, informasi statistik urusan pertanahan, dan contact center BPN.

03

Prosedur Lama

         


Pengecekan Sertifikat.

(3 hari)


Pembayaran Pajak.

(2 hari)


Pelaksanaan Akta Jual-Beli.

(6 hari)


Pendaftaran Akta Tanah dan penerbitan sertifikat hak atas tanah dengan nama yang baru
(15 hari)


Pendaftaran Akta Tanah (PBB) atas nama pembeli pada kantor Dispenda
(1 hari)

Prosedur Baru

       


Pendaftaran Pengecekan dapat dilakukan secara online oleh notaris.
  1. Setelah itu, notaris dapat mengecek ke Kantor Pertanahan dan mendapatkan Tanda Bukti Pengecekan - (Rp 50.000).
  2. Publik dapat mengetahui status hak atas tanah sebelum melakukan transaksi melalui aplikasi Android “Sentuh ATR/BPN”
    (beta version).
    Mobileapp : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobile.atrbpn&hl=in
    Web: http://support.bpn.go.id/mobileapps/index.php

(1 hari)


Pembayaran Pajak.
Pembayaran pajak dilakukan oleh pemohon ke Bank Persepsi. Pajak Penghasilan menjadi 2,5% dari sebelumnya 5% dari
nilai properti. (Revisi Permen 78 Tahun 2008)
(2 hari)


Pelaksanaan Akta Jual-Beli.
Dilakukan oleh Pemohon dan PPAT. Untuk mempercepat proses pelaksanaan jual beli, pemohon dapat menggunakan fungsi
PPAT Khusus (Permen ATR/BPN No. 8 Tahun 2016 Pasal 5) – (5-10% dari nilai properti)
(2 hari)


Pendaftaran Akta Tanah dan penerbitan sertifikat hak atas tanah dengan nama yang baru dilakukan simultan dengan Pendaftaran
Akta Tanah (PBB) atas nama pembeli

  1. Pendaftaran pemasukan berkas dapat dilakukan online. Setelah itu pemohon dapat membawa berkas asli
    ke Kantor Pertanahan. Untuk mempercepat proses pelaksanaan jual beli, pemohon dapat menggunakan fungsi
    PPAT Khusus (Permen ATR/BPN No. 8 Tahun 2016 Pasal 5) –(1/1.000 dari nilai properti + Rp 50 ribu (administrasi)
    + Rp 6 ribu per dokumen/materai)
  2. Pendaftaran PBB – (Rp 0)

(3 hari)

Asumsi dan Kriteria

Skenario: Anda menolong klien anda: sebuah PT, membeli gudang komersial yang terdaftar. Dalam kasus ini, Pengalihan properti bukan merupakan pendaftaran pertama properti tsb (membutuhkan proses balik nama).
Asumsi:

  • Penjual dan Pembeli adalah adalah perseroan terbatas yang legal, beroperasi di kota bisnis terbesar di suatu negara, 100% milik domestik dan swasta, masing-masing memiliki 50 karyawan lokal.
  • Properti yang diperjualbelikan sepenuhnya dimiliki oleh penjual, bernilai 50 kali pendapatan per kapita, seluruh bagian dari properti dialihkan.
  • Properti terdaftar di BPN dan tidak memiliki sengketa, berada di kawasan komersial di pinggiran kota, tidak memerlukan zonasi.
  • Properti terdiri dari lahan dan sebuah gedung. Luas tanah: 557.4 m2, gedung dua lantai, luas lantai 929 m2. Gudang berusia 10 tahun, dalam kondisi baik dan memenuhi standar keselamatan, kode gedung, dan persyaratan hukum, serta tidak memiliki sistem pemanas.
  • Perusahaan yang menjual properti telah menerima tawaran pembeli.
  • Pembeli dan penjual akan mengikuti seluruh prosedur pengalihan hak.

Definisi

  • Prosedur: adalah interaksi dari penjual/pembeli, agen, atau properti mereka dengan pihak luar, termasuk pemerintah, inspektur, notaris, dan pengacara.
  • Prosedur dapat dilakukan simultan yang dijelaskan secara detil di daftar prosedur.
  • Waktu: diukur berdasarkan hari.
  • Waktu minimum adalah 1 hari.
  • Untuk prosedur online waktu yang dicatat adalah kurang dari satu hari.
  • Biaya: yang dihitung adalah pungutan resmi.

Informasi Detail Pengisian Survey Tentang Registering Property

Unduh Di sini

Peraturan Terkait

PeraturanTanggalKategoriTentang
UU Nomor 28 Tahun 2009Januari 3, 20092Pajak dan Retribusi Daerah
UU Nomor 1 Tahun 1974Januari 15, 19742Perkawinan
UU Nomor 3 Tahun 2006Januari 15, 20062Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
UU Nomor 50 Tahun 2009Januari 6, 20092Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
PP Nomor 24 Tahun 1997Maret 8, 19973Pendaftaran Tanah
PP Nomor 48 Tahun 1997Maret 8, 19973Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan PBB
PP Nomor 71 Tahun 2008Maret 8, 20083Perubahan Ketiga Atas PP No. 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
PP Nomor 128 Tahun 2015Januari 2, 20153Jenis dan Tarif Negeri Penghasilan Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN
PP Nomor 37 Tahun 1998Januari 15, 19983Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
PP Nomor 34 Tahun 2016Agustus 10, 20163Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya
Keppres Nomor 34 Tahun 2003Maret 8, 20035Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan
Perda DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2010Maret 8, 20108Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Perda Surabaya Nomor 11 Tahun 2010Maret 8, 20108Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2015Maret 8, 201531Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria dan Tata Ruang dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal
Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997Maret 8, 199731Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2013Maret 8, 201331Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPN RI
PerkaBPN Nomor 01 Tahun 2010Maret 9, 201031Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan
Permen ATR/BPN Nomor 8 Tahun 2016Maret 21, 201631Pelayanan Peralihan Hak Guna Bangunan Tertentu di Wilayah Tertentu
SEMA Nomor 2 Tahun 2014Maret 9, 201443Penyelesaian Perkara di Pengadilan tg. Pertama dan tgkt Banding pada 4 Lingkungan Peradilan
KUHPerJanuari 15, 201547Kitab Undang-undang Hukum Perdata