Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain.
Kemudahan dalam berinvestasi juga dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk pengurangan nilai pajak penghasilan (PPh) menjadi 1%. Kebijakan ini mengurangi total biaya pengurusan pendaftaran tanah menjadi ±6,8% yang sebelumnya sebesar ±10,8% dari nilai properti. Selain itu, beberapa fitur layanan online juga telah diluncurkan sehingga masyarakat dapat melakukan pengecekan mandiri terhadap segala proses terkait pendaftaran tanah. Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan aplikasi mobile (Mobile app) yang dapat dipasang di hanphone untuk mengecek status hak atas tanah, rincian prosedur dan biaya pertanahan, tanggungan/ pembebanan atas tanah, dan pengecekan status berkas urusan pertanahan. Layanan online oleh Kementerian ATR/BPN yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah seperti meluncurkan layanan Mobile apps Sentuh ATR/BPN (http://support.bpn.go.id/mobileapps/index.php) yang dapat mengecek status hak atas tanah, rincian prosedur dan biaya pertanahan, tanggungan/ pembebanan atas tanah, dan pengecekan status berkas urusan pertanahan. Adanya Peta BPN (http://peta.bpn.go.id/) yang dapat diakses publik untuk melihat peta digital dengan informasi tanggungan atas lahan, nilai lahan, dan transaksi pertanahan. Adanya Informasi Pelayanan BPN (http://site.bpn.go.id/) untuk mengetahui durasi dan tarif pengurusan transaksi pertanahan, pengaduan pelayanan dan masalah pertanahan, dan informasi terkait layanan BPN lainnya. Adanya informasi seputar BPN terkini (http://www.bpn.go.id) tentang informasi produk layanan terbaru seperti pelayanan pertanahan di car free day dan sebagainya, informasi statistik urusan pertanahan, dan contact center BPN.
Prosedur Baru
Pendaftaran Pengecekan dapat dilakukan secara online oleh notaris.
- Setelah itu, notaris dapat mengecek ke Kantor Pertanahan dan mendapatkan Tanda Bukti Pengecekan - (Rp 50.000).
- Publik dapat mengetahui status hak atas tanah sebelum melakukan transaksi melalui aplikasi Android “Sentuh ATR/BPN”
(beta version).
Mobileapp : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobile.atrbpn&hl=in
Web: http://support.bpn.go.id/mobileapps/index.php
(1 hari)
Pembayaran Pajak.
Pembayaran pajak dilakukan oleh pemohon ke Bank Persepsi. Pajak Penghasilan menjadi 2,5% dari sebelumnya 5% dari
nilai properti. (Revisi Permen 78 Tahun 2008)
(2 hari)
Pelaksanaan Akta Jual-Beli.
Dilakukan oleh Pemohon dan PPAT. Untuk mempercepat proses pelaksanaan jual beli, pemohon dapat menggunakan fungsi
PPAT Khusus (Permen ATR/BPN No. 8 Tahun 2016 Pasal 5) – (5-10% dari nilai properti)
(2 hari)
Pendaftaran Akta Tanah dan penerbitan sertifikat hak atas tanah dengan nama yang baru dilakukan simultan dengan Pendaftaran
Akta Tanah (PBB) atas nama pembeli
- Pendaftaran pemasukan berkas dapat dilakukan online. Setelah itu pemohon dapat membawa berkas asli
ke Kantor Pertanahan. Untuk mempercepat proses pelaksanaan jual beli, pemohon dapat menggunakan fungsi
PPAT Khusus (Permen ATR/BPN No. 8 Tahun 2016 Pasal 5) –(1/1.000 dari nilai properti + Rp 50 ribu (administrasi)
+ Rp 6 ribu per dokumen/materai)- Pendaftaran PBB – (Rp 0)
(3 hari)
Asumsi dan Kriteria
Skenario: Anda menolong klien anda: sebuah PT, membeli gudang komersial yang terdaftar. Dalam kasus ini, Pengalihan properti bukan merupakan pendaftaran pertama properti tsb (membutuhkan proses balik nama).
Asumsi:
- Penjual dan Pembeli adalah adalah perseroan terbatas yang legal, beroperasi di kota bisnis terbesar di suatu negara, 100% milik domestik dan swasta, masing-masing memiliki 50 karyawan lokal.
- Properti yang diperjualbelikan sepenuhnya dimiliki oleh penjual, bernilai 50 kali pendapatan per kapita, seluruh bagian dari properti dialihkan.
- Properti terdaftar di BPN dan tidak memiliki sengketa, berada di kawasan komersial di pinggiran kota, tidak memerlukan zonasi.
- Properti terdiri dari lahan dan sebuah gedung. Luas tanah: 557.4 m2, gedung dua lantai, luas lantai 929 m2. Gudang berusia 10 tahun, dalam kondisi baik dan memenuhi standar keselamatan, kode gedung, dan persyaratan hukum, serta tidak memiliki sistem pemanas.
- Perusahaan yang menjual properti telah menerima tawaran pembeli.
- Pembeli dan penjual akan mengikuti seluruh prosedur pengalihan hak.
Definisi
- Prosedur: adalah interaksi dari penjual/pembeli, agen, atau properti mereka dengan pihak luar, termasuk pemerintah, inspektur, notaris, dan pengacara.
- Prosedur dapat dilakukan simultan yang dijelaskan secara detil di daftar prosedur.
- Waktu: diukur berdasarkan hari.
- Waktu minimum adalah 1 hari.
- Untuk prosedur online waktu yang dicatat adalah kurang dari satu hari.
- Biaya: yang dihitung adalah pungutan resmi.
Informasi Detail Pengisian Survey Tentang Registering Property
Peraturan Terkait
| Peraturan | Tanggal | Kategori | Tentang |
|---|---|---|---|
| UU Nomor 28 Tahun 2009 | Januari 3, 2009 | 2 | Pajak dan Retribusi Daerah |
| UU Nomor 1 Tahun 1974 | Januari 15, 1974 | 2 | Perkawinan |
| UU Nomor 3 Tahun 2006 | Januari 15, 2006 | 2 | Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama |
| UU Nomor 50 Tahun 2009 | Januari 6, 2009 | 2 | Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama |
| PP Nomor 24 Tahun 1997 | Maret 8, 1997 | 3 | Pendaftaran Tanah |
| PP Nomor 48 Tahun 1997 | Maret 8, 1997 | 3 | Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan PBB |
| PP Nomor 71 Tahun 2008 | Maret 8, 2008 | 3 | Perubahan Ketiga Atas PP No. 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan |
| PP Nomor 128 Tahun 2015 | Januari 2, 2015 | 3 | Jenis dan Tarif Negeri Penghasilan Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN |
| PP Nomor 37 Tahun 1998 | Januari 15, 1998 | 3 | Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah |
| PP Nomor 34 Tahun 2016 | Agustus 10, 2016 | 3 | Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya |
| Keppres Nomor 34 Tahun 2003 | Maret 8, 2003 | 5 | Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan |
| Perda DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2010 | Maret 8, 2010 | 8 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan |
| Perda Surabaya Nomor 11 Tahun 2010 | Maret 8, 2010 | 8 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan |
| Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2015 | Maret 8, 2015 | 31 | Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria dan Tata Ruang dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal |
| Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997 | Maret 8, 1997 | 31 | Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah |
| Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2013 | Maret 8, 2013 | 31 | Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPN RI |
| PerkaBPN Nomor 01 Tahun 2010 | Maret 9, 2010 | 31 | Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan |
| Permen ATR/BPN Nomor 8 Tahun 2016 | Maret 21, 2016 | 31 | Pelayanan Peralihan Hak Guna Bangunan Tertentu di Wilayah Tertentu |
| SEMA Nomor 2 Tahun 2014 | Maret 9, 2014 | 43 | Penyelesaian Perkara di Pengadilan tg. Pertama dan tgkt Banding pada 4 Lingkungan Peradilan |
| KUHPer | Januari 15, 2015 | 47 | Kitab Undang-undang Hukum Perdata |