Protecting Minority Investors

Home/Indikator EODB/Protecting Minority Investors
Protecting Minority Investors 2019-11-28T10:34:22+00:00

Asumsi

Metode survey untuk indikator Protecting Minority Investors (Perlindungan bagi Pemegang Saham Minoritas) adalah dengan mengisi kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan bersifat kualitatif berdasarkan asumsi yang digambarkan melalui suatu studi kasus serta menjawab pertanyaan mengenai ruang lingkup perlindungan pemegang saham minoritas pada suatu perusahaan seperti penyalahgunaan aset perusahaan oleh para direktur untuk kepentingan pribadi mereka, langkah-langkah tata kelola perusahaan yang baik, dan persyaratan transparansi perusahaan guna meminimalisir risiko penyalahgunaan. Kuesioner tersebut dijawab berdasarkan peraturan yang berlaku pada suatu negara. Berikut kasus yang menjadi asumsi studi kasus dalam pengisian kuesioner: 

Asumsi mengenai Perusahaan/Usaha (Buyer)

  • Memiliki dewan direksi dan chief executive officer (CEO) yang dapat secara hukum bertindak atas nama Pembeli jika diizinkan, bahkan jika hal ini tidak secara khusus dibolehkan oleh hukum.
  • Memiliki dewan pengawas (berlaku untuk negara dengan sistem two-tier board) yang 60% dari anggota pemegang saham terpilih telah ditunjuk oleh Saudara James, yang merupakan pemegang saham pengendali Pembeli dan anggota dewan direksi Pembeli.
  • Belum mengadopsi setiap undang-undang/peraturan atau anggaran dasar yang berbeda dari standar minimum yang sudah ada, dan tidak mengikuti kode etik, aturan tidak wajib, prinsip, rekomendasi atau pedoman yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan.
  • Merupakan perusahaan manufaktur yang memiliki jaringan distribusi sendiri.

Asumsi mengenai Transaksi

  • Mr. James merupakan pemegang 60% saham Buyer yang merupakan PT Terbuka dan menunjuk 2 anggota direktur (dari 5 anggota direksi Buyer).
  • Mr. James juga merupakan pemegang 90% saham Seller.
  • Mr. James mengusulkan agar Buyer membeli armada truk yang tidak terpakai dari Seller untuk memperluas distribusi produk makanan dari Buyer, usulan ini diterima oleh Buyer. Harga armada truk tersebut setara dengan 10% dari aset Buyer dan lebih tinggi dari harga pasar.
  • Transaksi tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan.
  • Semua persetujuan yang diperlukan telah diperoleh, dan segala pengungkapan informasi yang perlu dilakukan telah dipenuhi.
  • Transaksi tersebut merugikan Buyer. Para pemegang saham Buyer menuntut Mr. James dan para pihak lain yang menyetujui untuk dilakukannya transaksi tersebut.

Perkembangan Terkini

Indikator Protecting Minority Investors secara global dalam Ease of Doing Business (EoDB) 2020 menduduki peringkat 37. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas di Indonesia sangat tergantung pada peraturan mengenai bisnis dan usaha yang berlaku saat ini. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dan aturan teknis lainnya mengenai pasar modal yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. 

Adapun upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk indikator Protecting Minority Investors untuk penilaian EODB 2020 adalah sebagai berikut :

  • Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang memperketat persyaratan pengenyampingan kewajiban PT terbuka untuk memberikan HMETD dalam hal penambahan modal. Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak pemegang saham minoritas.
  • Klarifikasi pengumuman RUPS kepada pemegang saham yang harus dilakukan paling lambat 21 hari berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Ketentuan ini disusun dalam rangka peningkatan  transparansi perusahaan.
  • Klarifikasi komposisi Komite Audit dalam sistem dual-board di Indonesia berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit di Indonesia. 

Saat ini pemerintah Indonesia masih terus melakukan upaya peningkatan kualitas perlindungan pemegang saham minoritas melalui rencana amandemen Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang akan masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang Badan Usaha. Dengan adanya rencana amandemen undang-undang tersebut diharapkan akan memberikan perlindungan dan jaminan hak yang lebih baik terhadap pemegang saham minoritas.

Grafik Pergerakan Sub Indikator Protecting Minority Investors sejak Laporan Doing Business 2005

Catatan:

Sub indikator indeks reliabilitas pasokan baru mulai diukur pada Laporan Doing Business 2016.

 

Grafik peringkat Indikator Protecting Minority Investors (Periode Survey Tahun 2009-2020)

Tertarik Menjadi Kontributor ?

Peraturan Terkait

Peraturan Baru:

  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
[wpfilebase tag=list id=125 tpl=data-table2 sort=file_category pagenav=0 /]
[wpfilebase tag=list id=126 tpl=data-table2 sort=file_category pagenav=0 /]
[wpfilebase tag=list id=127 tpl=data-table2 sort=file_category pagenav=0 /]
[wpfilebase tag=list id=128 tpl=data-table2 sort=file_category pagenav=0 /]
[wpfilebase tag=list id=129 tpl=data-table2 sort=file_category pagenav=0 /]
[wpfilebase tag=list id=130 tpl=data-table2 sort=file_category pagenav=0 /]
[wpfilebase tag=list id=131 tpl=data-table2 sort=file_category pagenav=0 /]
[wpfilebase tag=list id=132 tpl=data-table2 sort=file_category pagenav=0 /]