Protecting Minority Investors – 2017

Home/Indikator EODB/Protecting Minority Investors – 2017

Indikator Protecting Minority Investors (Perlindungan Pemegang Saham Minoritas) adalah salah satu dari Indikator penilaian yang ada dalam Survey Ease of Doing Business yang dilakukan oleh World Bank.

Indikator ini berfokus pada aturan/praktik perlindungan terhadap pemegang saham minoritas di suatu negara.

Metode survey yang dilakukan adalah dengan menyebarkan kuisioner berisi pertanyaan-pertanyaan bersifat kualitatif mengenai ruang lingkup perlindungan pemegang saham minoritas. Selain pertanyaan, ada juga soal kasus dimana pertanyaan dijawab berdasarkan kasus yang disampaikan dalam kuisioner.

Dari total pertanyaan yang disampaikan, 81.25 % cukup klarifikasi dan sosialisasi peraturan 12,5% perubahan peraturan di bawah UU, 3% perubahan UU, dan 3% merupakan pertanyaan yang tidak kita praktekkan (not practiced). Pertanyaan berkisar pada praktik perlindungan pemegang saham yang terdapat di dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, aturan teknis mengenai Pasar Modal yang terdapat dalam Peraturan OJK, Bappepam, Menteri Keuangan, praktik mengenai hukum acara perdata yang tercantum di dalam HIR maupun KUHPerdata.

Karena mayoritas untuk Indikator ini sudah terdapat aturan hukum, maka rekomendasi terbesar yang harus dilakukan adalah sosialisasi kepada responden atau pemangku kepentingan. Selebihnya yang harus dilakukan revisi peraturan adalah mengenai: aturan tegas mengenai pemegang saham dapat memilih/memecat auditor eksternal, informasi RUPS, reimburse biaya perkara kepada perusahaan, atau yang not practiced mengenai ketentuan CEO (Chief Executive Officer) yang tidak kita praktikkan karena sistem Indonesia two tier bukan one tier.

Hal Umum Perusahaan

Buyer Co ( “Pembeli” )adalah perusahaan manufaktur yang belum mengadopsi peraturan khusus atau aturan asosiasi yang berbeda dari peraturan standar hukum perusahaan atau surat berharga, dan tidak mengikuti ketentuan tata kelola perusahaan manapun, Model piagam, atau best pratice, kecuali itu adalah wajib. Pembeli diasumsikan sebagai sebuah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek atau setara fungsional di bawah hukum negara. Contohnya termasuk JSC, PLC, C Corp, SE, AG dan SA . Untuk bagian pertanyaan, kami juga bertanya jika Pembeli adalah perusahaan swasta atau setara fungsional . Contohnya termasuk Ltd, LLC, SPE, GmbH, SRO dan SARL

EODB-Slide-Indicator-PMI.001

Informasi Detail Pengisian Survey Tentang Protecting Minority Investors 2017

Unduh Di sini

Peraturan Terkait

PeraturanTanggalKategoriTentang
UU Nomor 40 Tahun 2007Maret 8, 20072Perseroan Terbatas
UU Nomor 8 Tahun 1981Maret 9, 19812Hukum Acara Pidana
UU Nomor 8 Tahun 1995Maret 9, 19952Pasar Modal
UU Nomor 18 Tahun 2003Maret 9, 20032Advokat
SE MenBUMN Nomor 19 Tahun 2008Maret 9, 200827Bantuan Jasa Pengacara Bagi Anggota Direksi dan Pejabat BUMN
PMK Nomor 88 Tahun 2015Januari 1, 201528Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Perusahan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan
POJK Nomor 21 Tahun 2015Maret 9, 201544Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
POJK Nomor 32 Tahun 2014Maret 9, 201444Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
POJK Nomor 33 Tahun 2014Maret 9, 201444Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik
POJK Nomor 38 Tahun 2014Maret 9, 201444Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Eefek Terlebih Dahulu
SEOJK Nomor 32 Tahun 2015Maret 9, 201544Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
POJK Nomor 10 Tahun 2017Maret 27, 201744Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
POJK Nomor 11 Tahun 2017Maret 26, 201744Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
HIRMaret 9, 201547Reglemen Indonesia Yang Diperbarui
KepKaBapepam Nomor 29 Tahun 2004Maret 9, 200447Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
KepKaBapepam Nomor 412 Tahun 2009Maret 9, 200947Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
KUHPMaret 9, 201547Kitab UU Hukum Pidana (KUHP)
RBgJanuari 9, 201647Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura