Dalam EODB 2017 terdapat dua peraturan yang saat ini telah dikeluarkan oleh pihak regulator yaitu:

  • Peraturan BPJS Kesehatan 1 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penagihan, Pembayaran, dan Pelaporan Iuran Secara Online Bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dari Badan Usaha Baru Dalam Rangka Kemudahan Berusaha yang merupakan revisi Peraturan BPJS No 1 th 2014.
  • Perdirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 Pasal 2 ayat (3). Sehingga WP tidak perlu melaporkan SPT ke kantor pajak.

Dari dua peraturan tersebut akan disosialisasikan dengan intentif kepada masyarakat, sedangkan perbaikan jumlah pembayaran pajak dari 37 kali menjadi hanya 3 kali pembayaran dan BPJS Kesehatan dari 12 kali pembayaran menjadi 1 kali pembayaran, sehingga diharapkan masuk pada rangking 30-40 dunia dalam indikator Paying Taxes.

Penjelasan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007).

 

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007).

 

Pembayaran Pajak

Indikator pembayaran pajak mencerminkan jumlah total pajak dan iuran yang dibayarkan, metode pembayaran, frekuensi pembayaran, dan jumlah lembaga yang terlibat untuk studi kasus selama tahun kedua operasi. Ini termasuk pajak yang dipotong oleh perusahaan, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak tenaga kerja karyawan (PPh 21). Pajak ini dipungut/dipotong oleh perusahaan dari konsumen atau karyawan. Meskipun mereka tidak mempengaruhi laporan laba rugi perusahaan, mereka menambah beban administrasi sesuai dengan sistem pajak dan termasuk dalam ukuran pembayaran pajak.

 

Waktu

Terdapat 3 indikator: Pembayarannya (diharapkan On-line), Jangka waktu (Pelaporan), dan Tarif Pajak (jumlah yang harus dibayar), Indikator, waktu pembayaran diharapkan dapat dilakukan dengan jumlah Jam, indicator pajak yang menjadi hasil surve disini ada 3 diantaranya adalah: Profit Tax (PPh Badan), consumption tax (Pajak Pertambahan Nilai / PPN), dan labor taxes and and mandatory contributions (PPh pasal 21).

 

Tarif pajak Total

Keuntungan komersial pada dasarnya laba bersih sebelum pajak. Ini berbeda dari laba konvensional sebelum pajak, yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Dalam laba sebelum pajak, banyak dari biaya ditanggung oleh perusahaan dapat dikurangkan. Dalam akumulasi keuntungan komersial, dalam pajak ada biaya yang tidak dapat dikurangkan (Non Deductible Expense). Laporan keuntungan komersial menyajikan gambaran yang terjadi sesuai kondisi operasi tentang keuntungan yang sebenarnya dari bisnis sebelum salah satu pajak yang disandangnya dalam perjalanan satu tahun fiskal.

Keuntungan komersial dihitung sebagai biaya dalam penjualan dikurangi dari barang yang dijual, dikurangi gaji kotor, dikurangi biaya administrasi, dikurangi biaya-biaya lain, dikurangi ketentuan, ditambah keuntungan modal (dari penjualan) dikurangi beban bunga, ditambah pendapatan bunga dan minus penyusutan komersial. Untuk menghitung penyusutan komersial, metode penyusutan garis lurus dll, dengan tarif sebagai berikut: 0% untuk tanah, 5% untuk bangunan, 10% untuk mesin, 33% untuk komputer, 20% untuk peralatan kantor , 20% untuk truk dan 10% untuk biaya pengembangan usaha. jumlah laba komersial dengan laba 59,4 kali per kapita.

Metodologi untuk menghitung tarif pajak total luas konsisten dengan kerangka Kontribusi Pajak Jumlah dikembangkan oleh PwC dan perhitungan dalam kerangka ini untuk pajak ditanggung. Tapi sementara pekerjaan yang dilakukan oleh PwC biasanya berdasarkan data yang diterima dari perusahaan terbesar dalam perekonomian, Doing Business berfokus pada studi kasus untuk UKM.

EODB-Slide-Indicator-PT.001

Informasi Detail Pengisian Survey Tentang Paying Taxes

Unduh Di sini

Peraturan Terkait

PeraturanTanggalKategoriTentang
PP Nomor 71 Tahun 2008Maret 8, 20083Perubahan Ketiga Atas PP No. 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
Perpres Nomor 111 Tahun 2013Maret 8, 20134Perubahan atas Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
PMK Nomor 32 Tahun 2014Maret 8, 201428Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
PMK Nomor 122 Tahun 2015Januari 2, 201528Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
PMK Nomor 152 Tahun 2015Januari 3, 201528Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
PMK Nomor 242 Tahun 2014Maret 8, 201428Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak
Perka BPJSKesehatan No 1 Tahun 2016April 7, 201645Percepatan Pendaftaran, Penagihan, Pembayaran dan Pelaporan Secara Online
PDJP Nomor 26 Tahun 2014Maret 8, 201447Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik
KepDJP Nomor 136 Tahun 2014Maret 8, 201447Penetapan Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
PDJP Nomor 32 Tahun 2015Maret 8, 201547Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi
Perdirjenpajak 3 2015April 8, 201647Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 1 Tahun 2017 Maret 29, 201751Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik