Paying Taxes – 2017

Home/Indikator EODB/Paying Taxes – 2017

Penjelasan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007).

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007).

Pembayaran Pajak

Indikator pembayaran pajak mencerminkan jumlah total pajak dan iuran yang dibayarkan, metode pembayaran, frekuensi pembayaran, dan jumlah lembaga yang terlibat untuk studi kasus selama tahun kedua operasi. Ini termasuk pajak yang dipotong oleh perusahaan, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak tenaga kerja karyawan (PPh 21). Pajak ini dipungut/dipotong oleh perusahaan dari konsumen atau karyawan. Meskipun mereka tidak mempengaruhi laporan laba rugi perusahaan, mereka menambah beban administrasi sesuai dengan sistem pajak dan termasuk dalam ukuran pembayaran pajak.

Saat ini pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSE (Surat Setoran Elektronik) dan tidak lagi menggunakan formulir SSP (Surat Setoran Pajak). Wajib Pajak perlu membuat Kode Billing secara online terlebih dahulu.

Untuk pembayaran pajak dengan menggunakan billing tersebut maka wajib pajak dapat datang ke Bank, Kantor Pos, atau melakukan pembayaran via transfer bank atau e-banking. Pembayaran Pajak secara elektronik ini diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. 26 Tahun 2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik dan Peraturan Dirjen Pajak No. 41 Tahun 2015 tentang Perubahan PER-04/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online.

Perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah mengurangi jumlah pembayaran pajak dari yang sebelumnya 37 kali menjadi hanya 3 kali pembayaran dan Pembayaran BPJS Kesehatan dari 12 kali pembayaran menjadi 1 kali pembayaran.

 

Pelaporan Pajak

Pemerintah mengupayakan sistem pelaporan pajak yang yang lebih mudah, yaitu pelaporan melalui sistem online dan gratis. Selain itu, kini wajib pajak dapat melakukan sendiri pelaporan pajak yang selama ini menggunakan bantuan pihak ke-3. Dasar hukum pelaporan pajak elektronik ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.

 

Tarif Pajak Total

Keuntungan komersial pada dasarnya adalah laba bersih sebelum pajak. Ini berbeda dari laba konvensional sebelum pajak yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Dalam laba sebelum pajak, banyak dari biaya ditanggung oleh perusahaan dapat dikurangkan. Pada akumulasi keuntungan komersial, dalam pajak ada biaya yang tidak dapat dikurangkan (Non Deductible Expense). Laporan keuntungan komersial menyajikan gambaran yang terjadi sesuai kondisi operasi tentang keuntungan bisnis yang sebenarnya sebelum salah satu pajak yang disandangnya dalam perjalanan satu tahun fiskal.

Keuntungan komersial dihitung sebagai biaya dalam penjualan dikurangi dari barang yang dijual, dikurangi gaji kotor, dikurangi biaya administrasi, dikurangi biaya-biaya lain, dikurangi ketentuan, ditambah keuntungan modal (dari penjualan), dikurangi beban bunga, ditambah pendapatan bunga dan minus penyusutan komersial.

Untuk menghitung penyusutan komersial (metode penyusutan garis lurus dll) digunakan tarif sebagai berikut: 0% untuk tanah, 5% untuk bangunan, 10% untuk mesin, 33% untuk komputer, 20% untuk peralatan kantor , 20% untuk truk dan 10% untuk biaya pengembangan usaha. Namun, jika pekerjaan yang dilakukan oleh PwC biasanya didasarkan pada data yang diterima dari perusahaan terbesar dalam perekonomian, Doing Business berfokus pada studi kasus untuk UKM.

EODB-Slide-Indicator-PT.001

Informasi Detail Pengisian Survey Tentang Paying Taxes

Unduh Di sini

Peraturan Baru

  1. Peraturan Dirjen Pajak No. 01 Tahun 2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik
  2. Peraturan Dirjen Pajak No. 41 Tahun 2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online

Peraturan Terkait

PeraturanTanggalKategoriTentang
PP Nomor 71 Tahun 2008Maret 8, 20083Perubahan Ketiga Atas PP No. 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
Perpres Nomor 111 Tahun 2013Maret 8, 20134Perubahan atas Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
PMK Nomor 32 Tahun 2014Maret 8, 201428Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
PMK Nomor 122 Tahun 2015Januari 2, 201528Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
PMK Nomor 152 Tahun 2015Januari 3, 201528Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
PMK Nomor 242 Tahun 2014Maret 8, 201428Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak
Perka BPJSKesehatan No 1 Tahun 2016April 7, 201645Percepatan Pendaftaran, Penagihan, Pembayaran dan Pelaporan Secara Online
PDJP Nomor 26 Tahun 2014Maret 8, 201447Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik
KepDJP Nomor 136 Tahun 2014Maret 8, 201447Penetapan Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
PDJP Nomor 32 Tahun 2015Maret 8, 201547Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi
Perdirjenpajak 3 2015April 8, 201647Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 1 Tahun 2017 Maret 29, 201751Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik