Getting credit menyoroti permasalahan hak legal peminjam dan pemberi pinjaman berkaitan dengan transaksi yang dijamin dan kedalaman informasi kredit.

Responden akan diberikan questionnaire untuk permasalahan hak legal sekitar 60 pertanyaan. Sedangkan untuk kedalaman informasi kredit ada sekitar 100 pertanyaan. Dari questionnaire tersebut, World Bank mengelompokkan menjadi penilaian 2 index (dalam bentuk pertanyaan) yaitu index kekuatan hak legal (12 pertanyaan) dan index kedalaman informasi kredit (8 pertanyaan). Jadi dalam satu pertanyaan yang sudah disarikan dari questionnaire tersebut dapat mencakup 5-9 questionnaire.

Untuk tahun 2016, World Bank memberikan penilaian pada tanggal 2 Juni 2014 sd 1 Juni 2015. Ranking EODB Indonesia tahun 2016 untuk indikator getting credit adalah 70, dimana untuk index Kekuatan Hak Legal (IKHL) mendapatkan skor 5 (jawaban YA) sedangkan untuk Index Kedalaman Informasi Kredit (IKIK) mendapatkan skor 6 (jawaban YA). Setelah dilakukan pendalaman, maka sebenarnya EODB 2017, index Kekuatan Hak Legal (IKHL) skornya dapat bertambah 3 menjadi 8. Hal ini disebabkan ada 3 pertanyaan yang seharusnya dijawab YA, namun karena responden kurang memahami pertanyaan yang disampaikan dan kurang adanya sosialisasi bahwa sudah ada regulasi yang mendukung hal tersebut berakibat jawabannya menjadi TIDAK. Oleh karena itu dengan adanya sosialisasi yang baik di tahun 2016 ini kepada responden dan instansi terkait diharapkan pemahamannya akan menjadi lebih baik dan skor penilain menjadi YA. Sedangkan untuk Kedalaman Informasi Kredit (IKIK), skornya bisa bertambah 1 menjadi 7, karena OJK sudah mengeluarkan ijin operasional untuk 2 biro kredit (Lembaga Penyedia Informasi Perkreditan) pada tanggal 22 Desember 2015.

Dari exercise kenaikan skor IKHL menjadi 8 dan IKIK menjadi 7 tersebut, maka ranking index getting credit Indonesia untuk EODB 2017, akan melonjak menjadi 29 dari sebelumnya yang berada di ranking 70.

05

Informasi Detail Pengisian Survey Tentang Getting Credit

Unduh Di sini

Peraturan Terkait

PeraturanTanggalKategoriTentang
UU Nomor 42 Tahun 1999Maret 9, 19992Jaminan Fidusia
PP Nomor 21 Tahun 2015Januari 1, 20153Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
Keppres Nomor 139 Tahun 2000Maret 9, 20005Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia
Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013Maret 9, 201332Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik
Permenkumham Nomor 10 Tahun 2013Maret 9, 201332Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik
PBI Nomor 9 Tahun 2007Maret 9, 200747Sistem Informasi Debitur
PBI Nomor 15 Tahun 2013Maret 9, 201347Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan