Enforcing Contracts

Home/Indikator EODB/Enforcing Contracts
Enforcing Contracts 2019-11-27T19:50:14+00:00

Asumsi

Metode survey untuk indikator Enforcing Contract (Penegakan Kontrak) adalah dengan mengisi kuesioner berisi waktu dan biaya dalam menyelesaikan perkara berdasarkan asumsi studi kasus dan menjawab pertanyaan-pertanyaan bersifat kualitatif berdasarkan peraturan yang berlaku di masing-masing negara. Berikut asumsi studi kasus dalam pengisian kuesioner:

Umum:

  • Sengketa wanprestasi pembayaran oleh pembeli atas barang.
  • Nilai gugatan Rp. 99,711,339 (200% dari GNI per kapita Indonesia atau 5.000 USD).
  • Perkara selesai di pengadilan tingkat pertama, tanpa banding.
  • Putusan memenangkan posisi pihak penjual (tergugat).
  • Eksekusi putusan dilakukan segera melalui pelelangan umum.

Studi Kasus:

  • Penjual dan Pembeli merupakan perusahaan lokal yang  berlokasi di dalam negeri (untuk Indonesia di Jakarta dan di Surabaya).
  • Penjual menuntut Pembeli untuk mengganti jumlah yang disepakati di dalam kontrak (Nilai gugatan Rp. 99,711,339).
  • Pengadilan yang memutus kasus tersebut berlokasi di Jakarta dan Surabaya serta merupakan pengadilan tingkat pertama dengan yurisdiksi terhadap gugatan niaga sebesar Rp. 99,711,339.
  • Penjual khawatir Pembeli mungkin melenyapkan aset, membawa aset keluar dari yurisdiksi peradilan atau menjadi pailit. Oleh karena itu, jika prosedur tersebut diperbolehkan di hadapan pengadilan yang berwenang, Penjual akan meminta dan mendapatkan sita atas aset bergerak Pembeli (perlengkapan kantor atau kendaraan) sebelum memperoleh putusan Pengadilan.
  • Pembeli menentang gugatan tersebut, yang kemudian digugat berdasarkan pokok perkaranya. Pendapat atas kualitas barang yang dikirim oleh Penjual diperlukan dan diberikan oleh seorang ahli selama proses persidangan.
  • Pembeli menentang gugatan tersebut, yang kemudian diperdebatkan kualitas barang. Pendapat atas kualitas barang yang dikirim oleh Penjual diperlukan dan diberikan oleh seorang ahli selama proses persidangan :
    • Jika praktik standar di negara Anda ialah Penjual dan Pembeli dapat memanggil masing-masing saksi ahli mereka, maka masing-masing pihak  memanggil satu orang saksi ahli untuk memberikan pendapat tentang kualitas barang yang dikirimkan orang Penjual.
    • Jika praktik standar di negara Anda adalah seorang hakim akan menunjuk seorang ahli independen untuk memberikan pendapat atas kualitas barang yang dikirim oleh penjual, maka hakim melakukannya. Hal ini diasumsikan bahwa tidak ada kesaksian dari ahli yang berlawanan yang diajukan.
  • Putusan memenangkan Penjual secara 100%. Pembeli diwajibkan untuk membayar harga sesuai dalam kontrak kepada Penjual.
  • Pembeli tidak mengajukan banding terhadap putusan itu.
  • Penjual mulai melaksanakan eksekusi putusan saat periode waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk mengajukan banding telah berlalu. Diasumsikan bahwa Pembeli tidak memiliki dana di dalam rekening banknya. Akibatnya, aset bergerak Pembeli (perlengkapan kantor atau kendaraan) disita dan disimpan untuk kemudian dilelang kepada publik.
  • Pelelangan atas aset bergerak pembeli kemudian diatur, diiklankan dan diselenggarakan. Aset-aset yang ada terjual dan nilai gugatan sepenuhnya diperoleh Penjual.

Perkembangan Terkini

Indikator Enforcing Contract secara global dalam Ease of Doing Business (EoDB) 2020 menduduki peringkat 139.  Indonesia telah melakukan berbagai upaya perbaikan dan menerbitkan peraturan-peraturan yang relevan untuk reformasi indikator penilaian Enforcing Contract 2020. Adapun perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah adalah sebagai berikut :

  • Implementasi mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Negeri berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Mekanisme gugatan sederhana ini memberikan dampak pada penurunan waktu penyelesaian gugatan wanprestasi di pengadilan.
  • Penurunan biaya panjar perkara yang berlaku di PN Jakarta Pusat dan PN Surabaya berdasarkan Keputusan Ketua PN Jakarta Pusat No. W10.U1/10253/PDT.02.IX.2014 dan Keputusan Ketua PN Surabaya No. 14.U1/226/HK.02/05/2018.
  • Implementasi E-Court dengan fitur E-Filing, E-Payment dan E-Summons berdasarkan  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
  • Terbitnya Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : W14.U1/375/KP.04.6/03/2019 Tentang Akselerasi Pendaftaran Perkara Melalui E-Court Pada Pengadilan Negeri Surabaya. Peraturan ini mengharuskan gugatan yang diajukan melalui kuasa hukum (Advokat) didaftarkan melalui e-filling (e-court).
  • Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di seluruh lingkungan peradilan di Indonesia yang memungkinkan semua orang dapat mengakses informasi tentang perkembangan penanganan perkara, penundaan persidangan, amar putusan secara online.
  • SIPP juga menjadi fitur manajemen kasus secara online yang digunakan oleh Hakim di Pengadilan Negeri sehingga mempermudah penanganan perkara.

Peraturan terbaru yang diterbitkan oleh pemerintah untuk indikator Enforcing Contract adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang memperluas batasan nilai gugatan untuk gugatan sederhana menjadi Rp 500.000.000. Diharapkan dengan diterbitkannya peraturan dan upaya perbaikan lainnya dapat mempermudah proses penyelesaian perkara sehingga sesuai dengan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, serta dapat memberikan kontribusi pada Indeks Kualitas Proses Peradilan.

Grafik Pergerakan Prosedur, Waktu, Biaya dan Indeks Kualitas Peradilan sejak Laporan Doing Business 2004

Catatan: 

Enforcing Contracts pada laporan Doing Business Tahun 2004-2015 mengukur jumlah prosedur penyelesaian perkara dengan pergerakan sebagai berikut:

Grafik peringkat Indikator Enforcing Contract (Periode Survey Tahun 2009-2020)

Tertarik Menjadi Kontributor ?

Peraturan Baru

  1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
  2. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : W14.U1/375/KP.04.6/03/2019 Tentang Akselerasi Pendaftaran Perkara Melalui E-Court Pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Peraturan Terkait

[wpfilebase tag=list id=93 tpl=data-table2 sort=file_category pagenav=0 /]
[wpfilebase tag=list id=94 tpl=data-table2 sort=file_category pagenav=0 /]
[wpfilebase tag=list id=95 tpl=data-table2 sort=file_category pagenav=0 /]
[wpfilebase tag=list id=96 tpl=data-table2 sort=file_category pagenav=0 /]
[wpfilebase tag=list id=97 tpl=data-table2 sort=file_category pagenav=0 /]
[wpfilebase tag=list id=98 tpl=data-table2 sort=file_category pagenav=0 /]
[wpfilebase tag=list id=99 tpl=data-table2 sort=file_category pagenav=0 /]
[wpfilebase tag=list id=100 tpl=data-table2 sort=file_category pagenav=0 /]