Peringkat indikator penegakan kontrak Indonesia dalam EODB yang diselenggarakan oleh World Bank menduduki peringkat ke 170 dunia. Dari penilaian tahun lalu dan indikator yang telah dikirimkan untuk penilaian tahun ini yang telah melalui pengkajian dan riset data oleh tim EODB, beberapa permasalahan terletak pada perbedaan sistem peradilan Indonesia yang menganut sistem Civil Law. Akan tetapi standar penilaian yang diberikan mengacu kepada sistem Common Law. Sehingga terkesan Indonesia tidak bisa memenuhi standar EODB yang berlaku di dunia, padahal masalahnya terletak pada perbedaan sistem hukum yang dianut.

Semenjak penilaian EODB lalu Indonesia telah terdapat perubahan dan juga peraturan baru pada beberapa peraturan yang masuk ke dalam indikator penilaian, seperti: keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dengan adanya peraturan baru diharapkan dapat mempermudah proses penyelesaian perkara sehingga sesuai dengan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Dalam beberapa indikator lain seperti: sistem elektronik manajemen kasus, automasi pengadilan dan dalam beberapa indikator lain, telah ada peraturan yang mengatur akan tetapi kemungkinan belum diketahui oleh responden sehingga Indonesia tidak mendapatkan nilai. Diantaranya adalah pembayaran biaya pengadilan secara elektronik, publikasi putusan, penggunaan sistem elektronik dalam manajemen kasus dan lainnya. Bagi peraturan yang telah diterbitkan dibutuhkan sosialisasi yang lebih intens ke masyarakat.

AsumsiĀ Studi Kasus

  • Dua perusahaan dalam negeri –PT. Penjual dan PT. Pembeli– menjalin hubungan hukum dengan menyepakati kontrak untuk penjualan barang pesanan.
  • PT. Penjual menyetujui untuk menjual barang ke PT. Pembeli, dan PT. Pembeli sepakat untuk membeli furniture pesanan tersebut.
  • Ketika pengiriman barang tersebut PT. Pembeli menduga bahwa kualitas barang pesanan tidak sesuai dan menolak untuk melakukan pembayaran.
  • PT. Penjual bersikeras bahwa kualitas barang sesuai dengan pesanan dan meminta pembayaran sesuai harga kontrak. Karena barang tersebut dibuat khusus PT. Pembeli maka PT. Penjual tidak dapat menjual barang tersebut kepada pihak lain.
  • Menindaklanjuti penolakan pembayaran dari PT. Pembeli, maka PT. Penjual menggugat PT. Pembeli. Pengadilan memutuskan 100% petitum gugatan PT. Penjual dan memerintahkan PT. Pembeli membayar sesuai harga kontrak.
  1. PT. Pembeli dan PT. Penjual adalah perusahaan domestic yang berlokasi di Jakarta-Surabaya
  2. PT. Penjual menggugat PT. Pembeli untuk memenuhi kewajiban bayar sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam kontrak. Nilai gugatan adalah
  3. Pengadilan memutus perkara berlokasi di Jakarta-Surabaya dan merupakan pengadilan tingkat pertama/Pengadilan Negeri dengan kewenangan dalam gugatan komersial.
  4. PT. Penjual khawatir PT. Pembeli akan menghilangkan asset, memindahkan asset sehingga berada diluar daerah kewenangan atau menyatakan tidak mampu bayar. Oleh karena itu, jika prosedur tersebut diijinkan oleh pengadilan yang berwenang, PT. Penjual meminta untuk menguasai terlebih dahulu harta bergerak (peralatan kantor atau kendaraan) sebelum memperoleh putusan.
  5. PT. Pembeli melawan gugatan, yang mana menimbulkan sengketa. Pendapat terkait kualitas barang yang dikirim oleh PT. Penjual dibutuhkan dan diberikan oleh seorang ahli selama proses persidangan.
    • Jika standar praktek di negaramu (sebagaimana umumnya Negara Common Law) bagi PT. Penjual dan PT. Pembeli untuk menghadirkan saksi ahli masing-masing, lalu setiap pihak memanggil saksi ahli untuk memberikan pendapat terhadap kualitas barang yang dikirim oleh PT. Penjual.
    • Jika standar praktek di negaramu (sebagaimana umumnya Negara Civil Law) bagi hakim untuk menunjuk saksi ahli independent untuk memberikan pendapat terkait kualitas barang yang dikirim PT. Penjual, yang mana hakim akan berpendapat sama. Diasumsikan tidak ada testimoni saksi ahli lainnya yang berlawanan.
  6. Putusan mengabulkan gugatan penggugat (PT. Penjual) 100%.
    PT. Pembeli diminta untuk membayar sesuai harga kesepakatan kontrak.
  7. PT. Pembeli tidak mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan.
  8. PT. Penjual memutuskan untuk memulai pelaksanaan putusan ketika jangka waktu permohonan banding telah habis. Diasumsikan bahwa PT. Pembeli tidak memiliki uang di rekening banknya. Sebagai hasilnya benda bergerak milik PT. Pembeli (peralatan kantor dan kendaraan) melekat dan disimpan untuk persiapan lelang umum.
  9. Lelang umum di urus, dipromosikan, dan di selenggarakan untuk menjual benda bergerak PT. Pembeli. Benda yang terjual dan nilai klaim keseluruhan ditanggung oleh PT. Penjual.

Infografis

Informasi Detail Pengisian Survey Tentang Enforcing Contracts

Unduh Di sini

Peraturan Terkait

PeraturanTanggalKategoriTentang
UU Nomor 3 Tahun 2009Januari 1, 20092Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
UU Nomor 4 Tahun 1998Maret 9, 19982Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU NO. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Tentang Kepailitan Menjadi UU
UU Nomor 14 Tahun 2008Januari 9, 20082Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 30 Tahun 1999Januari 9, 19992Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
UU Nomor 48 Tahun 2009Maret 9, 20092Kekuasaan Kehakiman
KMA Nomor 144 Tahun 2011Maret 9, 201143Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
KMA Nomor 214 Tahun 2014Maret 9, 201443Jangka Waktu Penananganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
PERMA Nomor 1 Tahun 2016Maret 9, 201643Prosedur Mediasi di Pengadilan
PERMA Nomor 2 Tahun 2015Maret 9, 201543Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
SEMA Nomor 1 Tahun 2014Maret 9, 201443Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa demi peningkatan efisiensi waktu dalam menghadapi proses peradilan akan dilakukan sistem membaca secara bersama (hakim yang ditunjuk dikirimkan dokumen elektronik terkait perkara yang disidang)
SEMA Nomor 2 Tahun 2014Maret 9, 201443Penyelesaian Perkara di Pengadilan tg. Pertama dan tgkt Banding pada 4 Lingkungan Peradilan
SEMA Nomor 4 Tahun 2008Maret 9, 200843Pemungutan Biaya Perkara
SEMA Nomor 4 Tahun 2012Maret 9, 201243Perekaman Proses Persidangan
PERMA Nomor 8 Tahun 2016Maret 22, 201743Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
PERMA Nomor 7 Tahun 2016Maret 22, 201743Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
KMA Nomor 43 Tahun 2017Maret 22, 201743Pembentukan Kelompok Kerja dalam Rangka Koordinasi Peningkatan Kemudahan Berusaha
PERMA Nomor 14 Tahun 2016Maret 22, 201743Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah