Peringkat indikator penegakan kontrak Indonesia dalam EODB yang diselenggarakan oleh World Bank menduduki peringkat ke 166 dunia. Dari penilaian tahun lalu dan indikator yang telah dikirimkan untuk penilaian tahun ini yang telah melalui pengkajian dan riset data oleh tim EODB, beberapa permasalahan terletak pada perbedaan sistem peradilan Indonesia yang menganut sistem Civil Law. Akan tetapi standar penilaian yang diberikan mengacu kepada sistem Common Law. Sehingga terkesan Indonesia tidak bisa memenuhi standar EODB yang berlaku di dunia, padahal masalahnya terletak pada perbedaan sistem hukum yang dianut.

Semenjak penilaian EODB lalu Indonesia telah terdapat perubahan dan juga peraturan baru pada beberapa peraturan yang masuk ke dalam indikator penilaian, seperti terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dengan adanya peraturan baru diharapkan dapat mempermudah proses penyelesaian perkara sehingga sesuai dengan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, serta dapat memberikan kontribusi pada Indeks Kualitas Proses Peradilan.

  • Secara garis besar PERMA No. 2 Tahun 2015 memuat beberapa hal seperti :
    • Penyelesaian sengketa perdata yang gugatannya di bawah Rp 200 juta antara satu penggugat dan satu tergugat
    • Proses beracara diatur sangat sederhana. Tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan
    • Perkara sederhana dapat diselesaikan secepat-cepatnya 25 hari sejak siding hari pertama
    • Hakim tunggal
    • Banding ke Pengadilan setempat ke Majelis Penuh dan opsi untuk beracara sendiri
    • Terintegrasi dengan SIPP
  • Di sisi lain, revisi kedua pada PERMA tentang Mediasi hingga menghasilkan PERMA No. 2 Tahun 2016 yang telah diuji coba sejak 2016 di 24 Pengadilan. Adapun beberapa poin yang dimuat adalah sebagai berikut :
    • Mediasi adalah imperatif dengan ancaman batal demi hukum
    • Jangka waktu penyelesaian mediasi adalah 30 hari (dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 diatur 40 hari)
    • Secara umum PERMA No. 2 Tahun 2016 ini mengatur insentif finansial di dalam rezim hukum mediasi, dimana secara negatif pihak yang tidak menunjukkan itikad baik akan dihukum berupa putusan gugatan tidak dapat diterima disertai pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong para pihak untuk serius menjalani mediasi, bukan sekedar langkah formalitas.
    • Insentif negatif pihak yang tidak menunjukkan itikad baik dihukum berupa putusan gugatan tidak dapat diterima disertasi hukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara
    • Memungkinkan adanya perdamaian sebagian (partial settlement) khususnya bagi hokum keluarga, kesepakatan dalam pembagian harta dianggap perdamaian yang berhasil meskipun perceraian tetap terjadi
    • Pengecualian perkara yang bisa dimediasikan lebih luas daripada cakupa mediasi pada PERMA sebelumnya, yakni semua jenis perkara perdata, kecuali perkara Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas keputusan KPPU, BPSK, sengketa partaoi politik, permohonan pembatalan putusan arbitrase, perkara gugatan sederhana, dan lain-lain.
  • Mahkamah Agung juga mengatur tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 lingkungan peradilan yang terbitkan melalui SEMA No. 2 Tahun 2014 yang memotong standar waktu penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama dna banding, dari 6 bulan menjadi 5 bulan bagi pengadilan tingkat pertama dan 3 bulan bagi perkara pada tingkat banding.
  • SK KMA No. 119 Tahun 2014 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung RI mengubah sistem pembacaan berkas dari berurutan menjadi serentak, jangka waktu pemutusan perkara menadi maksimal 3 bulan dari sebelumnya 6 bulan.
  • SK KMA No. 214 Tahun 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan perkara di Mahkamah Agung yang telah memotong jangka waktu penanganan perkara menjadi hanya 250 hari atau 8 bulan terhitung dari perkara masuk sampai dengan keluar dari Mahkamah Agung.
  • SEMA No. 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk delegasi panggilan/ pemberitahuan (service civil process), sistem sistem informasi dalam pengiriman, dan monitoring bantuan panggilan.
  • SEMA No. 1 Tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik yang memberlakukan sistem e-filing bagi perkara kasasi / PK.
  • SK KMA No. 178/KMA/SK/XII/2015 yang memberlakukan sistem secure printing untuk mengganti proses yang ada menjadi proses otomatis sehingga mengehmat puluhan hingga ratusan jam kerja penggandaan dan otentikasi berkas.
  • Sistem Informasi Penelurusan Perkara (SIPP) di seluruh 4 lingkungan peradilan di Indonesia yang memungkinkan semua orang dapat mengakses informasi tentang perkembangan penanganan perkara, penundaan persidangan, serta amar putusan secara online.
  • Platform database putusan nasional yang menampilkan hasil putusan yang dapat ditelusuri berdasarkan jenis perkara, jenis pengadilan,dan relasi dengan putusan lain.

Asumsi Studi Kasus

  • Dua perusahaan dalam negeri –PT. Penjual dan PT. Pembeli– menjalin hubungan hukum dengan menyepakati kontrak untuk penjualan barang pesanan.
  • Penjual menyetujui untuk menjual barang ke PT. Pembeli, dan PT. Pembeli sepakat untuk membeli furniture pesanan tersebut.
  • Ketika pengiriman barang tersebut PT. Pembeli menduga bahwa kualitas barang pesanan tidak sesuai dan menolak untuk melakukan pembayaran.
  • Penjual bersikeras bahwa kualitas barang sesuai dengan pesanan dan meminta pembayaran sesuai harga kontrak. Karena barang tersebut dibuat khusus PT. Pembeli maka PT. Penjual tidak dapat menjual barang tersebut kepada pihak lain.
  • Menindaklanjuti penolakan pembayaran dari PT. Pembeli, maka PT. Penjual menggugat PT. Pembeli. Pengadilan memutuskan 100% petitum gugatan PT. Penjual dan memerintahkan PT. Pembeli membayar sesuai harga kontrak.
  • Pembeli dan PT. Penjual adalah perusahaan domestic yang berlokasi di Jakarta-Surabaya
  • Penjual menggugat PT. Pembeli untuk memenuhi kewajiban bayar sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam kontrak. Nilai gugatan adalah
  • Pengadilan memutus perkara berlokasi di Jakarta-Surabaya dan merupakan pengadilan tingkat pertama/Pengadilan Negeri dengan kewenangan dalam gugatan komersial.
  • Penjual khawatir PT. Pembeli akan menghilangkan asset, memindahkan asset sehingga berada diluar daerah kewenangan atau menyatakan tidak mampu bayar. Oleh karena itu, jika prosedur tersebut diijinkan oleh pengadilan yang berwenang, PT. Penjual meminta untuk menguasai terlebih dahulu harta bergerak (peralatan kantor atau kendaraan) sebelum memperoleh putusan.
  • Pembeli melawan gugatan, yang mana menimbulkan sengketa. Pendapat terkait kualitas barang yang dikirim oleh PT. Penjual dibutuhkan dan diberikan oleh seorang ahli selama proses persidangan.
  • Jika standar praktek di negaramu (sebagaimana umumnya Negara Common Law) bagi PT. Penjual dan PT. Pembeli untuk menghadirkan saksi ahli masing-masing, lalu setiap pihak memanggil saksi ahli untuk memberikan pendapat terhadap kualitas barang yang dikirim oleh PT. Penjual.
  • Jika standar praktek di negaramu (sebagaimana umumnya Negara Civil Law) bagi hakim untuk menunjuk saksi ahli independent untuk memberikan pendapat terkait kualitas barang yang dikirim PT. Penjual, yang mana hakim akan berpendapat sama. Diasumsikan tidak ada testimoni saksi ahli lainnya yang berlawanan.
  • Putusan mengabulkan gugatan penggugat (PT. Penjual) 100%.
  • Pembeli diminta untuk membayar sesuai harga kesepakatan kontrak.
  • Pembeli tidak mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan.
  • Penjual memutuskan untuk memulai pelaksanaan putusan ketika jangka waktu permohonan banding telah habis. Diasumsikan bahwa PT. Pembeli tidak memiliki uang di rekening banknya. Sebagai hasilnya benda bergerak milik PT. Pembeli (peralatan kantor dan kendaraan) melekat dan disimpan untuk persiapan lelang umum.
  • Lelang umum di urus, dipromosikan, dan di selenggarakan untuk menjual benda bergerak PT. Pembeli. Benda yang terjual dan nilai klaim keseluruhan ditanggung oleh PT. Penjual

Infografis

Informasi Detail Pengisian Survey Tentang Enforcing Contracts 2017

Unduh Di sini

Peraturan Terkait

PeraturanTanggalKategoriTentang
UU Nomor 3 Tahun 2009Januari 1, 20092Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
UU Nomor 4 Tahun 1998Maret 9, 19982Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU NO. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Tentang Kepailitan Menjadi UU
UU Nomor 14 Tahun 2008Januari 9, 20082Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 30 Tahun 1999Januari 9, 19992Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
UU Nomor 48 Tahun 2009Maret 9, 20092Kekuasaan Kehakiman
KMA Nomor 144 Tahun 2011Maret 9, 201143Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
KMA Nomor 214 Tahun 2014Maret 9, 201443Jangka Waktu Penananganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
PERMA Nomor 1 Tahun 2016Maret 9, 201643Prosedur Mediasi di Pengadilan
PERMA Nomor 2 Tahun 2015Maret 9, 201543Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
SEMA Nomor 1 Tahun 2014Maret 9, 201443Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa demi peningkatan efisiensi waktu dalam menghadapi proses peradilan akan dilakukan sistem membaca secara bersama (hakim yang ditunjuk dikirimkan dokumen elektronik terkait perkara yang disidang)
SEMA Nomor 2 Tahun 2014Maret 9, 201443Penyelesaian Perkara di Pengadilan tg. Pertama dan tgkt Banding pada 4 Lingkungan Peradilan
SEMA Nomor 4 Tahun 2008Maret 9, 200843Pemungutan Biaya Perkara
SEMA Nomor 4 Tahun 2012Maret 9, 201243Perekaman Proses Persidangan
PERMA Nomor 8 Tahun 2016Maret 23, 201743Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
PERMA Nomor 7 Tahun 2016Maret 22, 201743Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
KMA Nomor 43 Tahun 2017Maret 23, 201743Pembentukan Kelompok Kerja dalam Rangka Koordinasi Peningkatan Kemudahan Berusaha
PERMA Nomor 14 Tahun 2016Maret 22, 201743Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah