Dealing with Construction Permits

Home/Indikator EODB/Dealing with Construction Permits

Izin mendirikan bangunan gudang untuk kegiatan UMKM merupakan salah satu indikator dalam kemudahan berbisnis.

Indikator dealing with construction permit menilai jumlah prosedur untuk membangun gudang secara legal, waktu dan biaya dalam proses perizinan pembangunan gudang (% biaya terhadap harga bangun gudang), dan indeks kontrol kualitas bangunan. Untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan, pemohon harus melewati beberapa prosedur. Prosedur secara umum terdiri atas pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Layak Fungsi (SLF), dan Tanda Daftar Gudang (TDG). Pada tahun 2016, World Bank mencatat untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan, pelaku usaha harus melewati 17 prosedur, menghabiskan 110 hari, dan biaya 3,8% dari biaya bangunan gudang.

Pada tahun ini, Pemerintah telah melakukan reformasi dengan menerbitkan Peraturan Menteri PUPR No 5/2016 yang merupakan perubahan atas Permen PUPR No 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan. Peraturan Menteri PUPR No 5/2016 ini dapat menyederhanakan jumlah prosedur dan biaya dalam pengurusan IMB terutama bagi kegiatan UMKM. Penyederhanaan ini dapat memangkas waktu pengurusan IMB menjadi maksimal 7 hari untuk bangunan gudang dan khusus UMKM biaya pengurusan IMB akan didiskon sebesar 50%. Lebih lanjut, penerbitan IMB akan diparalelkan dengan penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG)

Selain itu, pada tahun sebelumnya bangunan harus melewati serangkaian inspeksi untuk mendapatkan sertifikat layak fungsi (SLF). Namun, mulai tahun ini inspeksi akan disederhanakan menjadi hanya dua inspeksi yaitu inspeksi pondasi dan inspeksi akhir keseluruhan bangunan, masing-masing inspeksi tersebut membutuhkan waktu satu hari. Penerbitan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) pun menjadi objek reformasi, dimana pengurusan penerbitan SLF akan dipangkas menjadi maksimal 14 hari kerja dan penerbitan SLF akan dipararelkan dengan penerbitan Sertifikat Layak Operasi (SLO) untuk izin penggunaan listrik. Dengan reformasi-reformasi tersebut, jumlah prosedur pengurusan izin bangunan yang semula 17 prosedur dan waktu 110 hari dapat dipangkas menjadi 7 prosedur dan membutuhkan waktu sekitar 48 hari.

02

Prosedur Lama

                           


Pengesahan surat bukti status hak atas tanah oleh Notaris
(1 hari)


Permohonan Penerbitan Surat Keterangan kesesuaian Rencana Kota (SKRK) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
(1 hari)


Inspeksi oleh Kantor Perencanaan Kota
(1 hari)


Proses mendapatkan KRK dan RTBL
(20 hari)


Penyiapan dokumen UKL dan UPL


Mendapatkan Persetujuan UKL & UPL
(40 hari)


Proses Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan
(42 hari)


Inspeksi setelah selesai pondasi
(1 hari)


Inspeksi Struktur Bangunan, Inspeksi Atap, Memasukan Laporan selesai bangunan
(3 hari)


Inspeksi Akhir oleh Dinas Kebakaran dan P2B
(2 hari)


Penerbitan SLF
(40 hari)


Pendaftaran Pajak Bangunan
(11 hari)


Mendapatkan sambungan air dan limbah
(30 hari)


Pendaftaran Gudang
(9 hari)

Prosedur Baru

             


Pengesahan surat bukti status hak atas tanah oleh Notaris
(1 hari)


Permohonan dan penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan (termasuk dalam proses ini adalah penerbitan SKRK, TDG, dan SPPL)
(7 hari)


Inspeksi setelah selesai pondasi
(1 hari)


Inspeksi seluruh pembangunan (dilakukan bersamaan dengan pihak terkait)
(1 hari)


Penerbitan SLF (otomatis akan diterbitkan SLO )
(14 hari)


Pendaftaran Pajak Bangunan (online)
(1 hari)


Mendapatkan sambungan air dan limbah
(30 hari)

Biaya:

  • Biaya IMB (diluar biaya TDG)= sesuai formula biaya IMB pada Permen PUPR No 5/2016 (diberlakukan diskon 50% x dari biaya normal IMB)
  • Biaya TDG= Rp100.000
  • Biaya SLF= gratis
  • Biaya SLO= Rp 15 per VA

Asumsi dan Kriteria

Indikator construction permit menilai jumlah prosedur untuk membangun gudang secara legal, waktu dan biaya dalam proses perizinan pembangunan gedung (% terhadap harga bangun gudang), dan indeks kontrol kualitas bangunan.

Asumsi yang digunakan pada penilaian ini adalah:

  • Perusahaan konstruksi berbentuk perseroan terbatas yang beroperasi di kota bisnis terbesar di suatu negara, 100% milik domestik dan swasta, dimiliki oleh 5 orang, berlisensi dan terjamin untuk melakukan proyek konstruksi, memiliki 60 tenaga kerja dan memiliki minimal 1 pekerja arsitek atau insinyur yang berlisensi, telah membayar seluruh pajak, memilki lahan yang akan dibangun gudang,
  • Gudang dipergunakan untuk penyimpanan barang umum, akan memiliki dua tingkat dengan total luas bangunan 1.300,6 m2 dan luas tanah seluas 929 m2, akan memiliki akses jalan dan terletak di pinggiran kota, tidak akan berada di kawasan ekonomi khusus atau kawasan industri, konstruksi baru (bukan renovasi), memiliki rencana desain arsitektur, membutuhkan 30 minggu untuk konstruksi

Informasi Detail Pengisian Survey Tentang Dealing with Construction Permits

Unduh Di sini

Peraturan Terkait

PeraturanTanggalKategoriTentang
UU Nomor 11 Tahun 1965Maret 6, 19652Penetapan PP Pengganti UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perubahan UU No. 2 PRP Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 31) menjadi UU
UU Nomor 26 Tahun 2007Maret 6, 20072Penataan Ruang
UU Nomor 28 Tahun 2002Maret 6, 20022Bangunan Gedung
UU Nomor 32 Tahun 2009Januari 5, 20092Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PP Nomor 27 Tahun 2012Maret 6, 20123Izin Lingkungan
PP Nomor 36 Tahun 2005Januari 3, 20053Bangunan Gedung
Permen ATR /BPN No. 5/ 2017Juni 14, 201714Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik
Pemendag Nomor 90 Tahun 2014Januari 2, 201429Penataan dan Pembinaan Gudang
PermenPU Nomor 10 Tahun 2008Maret 6, 200830Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi UKL dan UPL
PermenPU Nomor 24 Tahun 2007Maret 6, 200730Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan
PermenPU Nomor 25 Tahun 2007Maret 6, 200730Pedoman Sertifikat Layak Fungsi (SLF) Bangunan Gedung
PermenPUPR 5 2016April 8, 201630Izin Mendirikan Bangunan Gedung
SE Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2016April 20, 201630Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Untuk Bangunan Gudang Usaha Menengah Kecil dan Mikro Seluas 1.300 m2 dengan Menggunakan Desain Prototipe.
Permendagri Nomor 22 Tahun 2016Mei 23, 201633Perubahan atas Permendagri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah
PermenLH Nomor 5 Tahun 2012Maret 6, 201235Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL
PermenLH Nomor 13 Tahun 2010Maret 6, 201035Pedoman UKL, UPL, dan SPPL
Perda DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010Maret 6, 201036Bangunan Gedung
Perda DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013Maret 6, 201336Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Perda Surabaya Nomor 9 Tahun 2013Maret 6, 201337Perubahan Peraturan Daerah Kota Surabaya  No. 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Perda Surabaya Nomor 7 Tahun 2009Maret 6, 200937Bangunan
Perda Surabaya Nomor 12 Tahun 2012Maret 6, 201237Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Pergub DKI Jakarta Nomor 129 Tahun 2012Maret 8, 201238Tata Cara Pemberian Pelayanan di Bidang Perizinan Bangunan
Perwali Surabaya Nomor 53 Tahun 2011Maret 6, 201142Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan
KEPDIR PDAM SBY Nomor 349 Tahun 2013April 28, 201347Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pasang Baru Untuk Sambungan Rumah pada PDAM Surya Sembada Kota Surabaya
KEPDIS PMPTSP Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2017Maret 28, 201747Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Rangka Pencapaian Target Kemudahan Berusaha / Ease of Doing Business (EoDB) di Provinsi Jakarta tahun 2018